Jokowi Buka Suara, Wacana Tunda Pemilu Jadi Kurang Tenaga

Presiden Jokowi akhirnya buka suara terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Eks Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, tetap setia, patuh dan taat pada konstitusi yang mengatur bahwa Pemilu itu, digelar 5 tahun sekali. Sikap tegas Jokowi ini diprediksi membuat usulan penundaan Pemilu jadi kurang bertenaga.

Dalam dua pekan terakhir, elite parpol dan rakyat disibukkan dengan wacana penundaan Pemilu yang sebetulnya sudah dijadwalkan akan digelar 14 Februari 2024. Usulan tersebut pertama kali dibunyikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, kemudian didukung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Mereka beralasan, pemilu layak ditunda karena alasan pandemi Corona, keuangan negara yang terkuras, ekonomi yang belum pulih total, termasuk perang Rusia dan Ukraina.

Baca Juga: Rocky Gerung Mengendus Hubungan Jokowi-Andika Sedang Tidak Baik-baik Saja, Buktinya ini...

Namun, dalam perjalanannya, usulan penundaan Pemilu itu banyak penolakan. Bukan hanya dari partai oposisi, tapi partai koalisi pemerintah seperti PDIP, Gerindra, NasDem, dan PPP, juga menolak tegas. Akademisi juga menolak. Rakyat di bawah juga menolak.

Hal itu misalnya terlihat dari survei yang dirilis Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menyatakan 71 persen rakyat menolak penundaan Pemilu.

Melihat banyaknya penolakan, sikap Cak Imin soal penundaan Pemilu mulai mengendur. Dia mengatakan, penundaan Pemilu cuma usul. Dia pun menyerahkan masalah penundaan Pemilu kepada Jokowi selaku Presiden. Rakyat pun menunggu sikap Jokowi soal wacana penundaan Pemilu.

Lalu seperti apa sikap Jokowi? “Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi, di Istana Bogor, seperti dikutip Kompas, kemarin.

Meski demikian, eks Wali Kota Solo ini mengatakan, usulan penundaan Pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Baca Juga: Jokowi Bilang Pemilu Ditunda Boleh Diusulkan, Rocky Gerung Merespons Sampai Sebut Emak-emak TNI!

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas saja berpendapat,” tambahnya.

Sikap Jokowi ini mendapat apresiasi dari partai koalisi dan oposisi. Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengatakan, sikap Jokowi ini sudah tepat dalam menyikapi wacana penundaan Pemilu.

“Sikap Presiden sangat tepat menyangkut sirkulasi pemimpin nasional berlandaskan konstitusi. Dan sangat sejalan dengan sikap politik NasDem,” ujar Johnny kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Baca Juga: Ternyata Menterinya Pak Jokowi Jadi Calon Presiden Paling Mempesona

Hal senada juga disampaikan PPP. Partai Kabah itu menyambut baik sikap Jokowi. Menurut Ketua DPP PPP Saifullah Tamliha, sikap Jokowi yang taat pada konstitusi sudah tepat.

“Kita memang harus taat kepada konstitusi, namun PPP juga konsisten sebagai sebuah negara yang demokratis, siapapun, termasuk partai politik boleh berpendapat untuk menunda Pemilu,” ujar Tamliha, kemarin.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan menilai jawaban Jokowi ini mengakhiri isu penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden. Menurut dia, semua harus patuh dan tunduk serta taat konstitusi, termasuk juga Kepala Negara.

“Mari kita jaga bersama konstitusi kita dan sama-sama kita ingatkan semua warga negara jangan tergoda bertindak inkonstitusional,” tegas Hinca.

PKS punya penafsiran sendiri soal pernyataan Jokowi. Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf mengaku gemes mendengar pernyataan Jokowi yang dinilai masih lembek soal penundaan Pemilu.

“Saya membaca statement presiden justru terkesan tidak tegas,” cetus Bukhori.

Bagaimana tanggapan para pengamat soal sikap Jokowi ini? Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pernyataan Jokowi ini telah menjawab kegelisahan publik. Memupus tekat parpol pendukung pemerintah untuk menunda atau memperpanjang masa jabatan presiden.

“Kita tidak punya pilihan kecuali melaksanakan Pemilu sesuai jadwal. Pemilu bisa saja diselenggarakan secara lebih sederhana, misalnya menggunakan digital election, memanfaatkan teknologi informasi yang ada sekarang,” beber Yusril.

Baca Juga: Jokowi Sebut Penceramah Radikal, Teriakan Ngabalin Ngeri: Paham Radikal Sudah Masuk Stadium 4

Sementara, Pengamat Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio beranggapan, peryataan Jokowi soal usulan penundaan Pemilu belum selesai. Narasi Jokowi yang hanya menyebut harus taat konstitusi belum cukup. Mengingat konstitusi itu buatan manusia dan bisa dibuat dengan cepat.

Seharusnya, lanjut dia, Jokowi harus secara tegas menyebut soal jadwal Pemilu 2024. Toh KPU telah memutuskan Pemilu 2024 akan digelar pada 14 Februari 2024.

“Selama itu belum diumumkan, akan begini terus,” beber pendiri Lembaga Survei KedaiKOPI itu.

Hal senada dikatakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurniasyah. Menurutnya, Jokowi harus lebih tegas menolak penundaan Pemilu.

“Jika tidak, maka Jokowi dianggap menikmati wacana tersebut, dan ini menjadi celah untuk masuk dalam fase merusak konstitusi yang seharusnya diperkuat, bukan dilemahkan sesuai kehendak kekuasaan,” tukas Dedi.