Inpres RAN-KSB Wujud Keseriusan Pemerintah Capai SDGs

Warta Ekonomi, Jakarta -

Sesuai dengan kebijakan yang ada, pada tahun 2025, ISPO bersifat mandatori bagi semua pelaku usaha, baik perusahaan perkebunan maupun pekebun. Tidak dapat dipungkiri, masih banyak tantangan yang harus dihadapi perkebunan rakyat untuk mendapatkan sertifikasi ISPO yaitu legalitas lahan, kelembagaan dan lain-lain.

“Pemerintah tidak bisa sendirian mengatasi masalah ini. Dengan Inpres Nomor 6/2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN KSB) dibentuk Rencana Aksi Nasional dengan pelaksana Forum Multipihak. Di daerah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525 tanggal 20 September tentang pedoman pembentukan Rencana Aksi Daerah dan Forum Multipihak Daerah sebagai pelaksana daerah, beberapa daerah sudah terbentuk,” kata Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan/Ketua Sekretariat Tim Pelaksana RAN KSB, Dedi Junaedi, dilansir dari laman Media Perkebunan pada Rabu (9/3/2022). 

Baca Juga: Inovasi Produk Turunan Sawit yang Dapat Dikembangkan pada Skala UKMK

Perlu diketahui, RAN-KSB terdiri dari 5 komponen, 28 program, 92 kegiatan, dan 118 keluaran. Komponennya yakni penguatan data; penguatan koordinasi dan infrastruktur; peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun; pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan; tata kelola lingkungan dan penanganan sengketa; dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Sementara itu, Presiden Director Institute for Sustainability and Agility (ISA), Maria Nindita Radyati menyatakan, salah satu regulasi yang menunjukkan begitu seriusnya pemerintah dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) yakni Inpres RAN-KSB.

“Selama ini banyak yang beranggapan RAN-KSB akan berpengaruh paling besar terhadap pilar ekonomi TPB. Hasil kajian kami menunjukkan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan justru berpengaruh paling besar terhadap pilar sosial yaitu 39,8 persen; kemudian lingkungan 28,5 persen; ekonomi 21,4 persen; dan tata kelola 10,4 persen,” kata Maria, dilansir dari laman Media Perkebunan pada Rabu (9/3/2022). 

Tidak hanya itu, dari 17 TPB, RAN-KSB berpotensi paling besar terhadap tujuan ke-2 yakni mengakhiri kelaparan 32,6 persen; tujuan ke-13 terkait penanganan perubahan iklim, tujuan ke-16 perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat dengan persentase 10,36 persen; serta tujuan ke-17 yakni kemitraan untuk mencapai tujuan 10,36 persen.