Ciri Penceramah Radikal Versi BNPT Dikritik MUI, Teddy Gusnaidi Nyeletuk: Yang Gak Suka, Ya Teroris!

Rilis Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal ciri penceramah radikal diprotes keras sejumlah pihak termasuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan sejumlah pengamat terorisme. Lima poin ciri penceramah radikal versi BNPT itu dinilai prematur dan rancu.

Kendati banyak yang protes dengan rilis tersebut, tetapi tidak sedikit juga mengaku sepakat dengan  ciri-ciri penceramah radikal itu. Salah satu tokoh yang mengaku setuju dengan hal ini adalah Politikus Teddy Gusnaidi.

Teddy lantas mengatakan, pihak-pihak yang menentang rilis BNPT tersebut adalah teroris atau paling tidak mereka adalah pendukung teroris dan kelompok radikal di Indonesia sehingga mereka risih dengan rilis itu.

Baca Juga: Pamer Daftar 180 Ustadz Radikal, Felix Siauw Kena Skakmat BNPT: Hoax Itu!

“Ciri-ciri Penceramah radikal sudah dirilis BNPT. Yang gak suka, ya para teroris dan pendukungnya.. #Simple,” kata Teddy di akun twitternya @TeddyGus dikutip Populis.id Rabu (9/3/2022). 

Adapun rilis BNPT ini ditentang keras oleh MUI sebab dalam lima poin ciri penceramah radikal itu dinilai banyak blunder yang dilakukan BNPT misalnya terkait salah satu poin yang menyebutkan  penceramah radikal adalah yang mengajarkan ajaran Islam anti Pancasila.

“Ini sangat blunder karena tidak paham pada ajaran Islam seperti khalifah,” kata Sekjen MUI Amirsyah Tambunan.

Ia mengatakan, di dalam Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2021 dijelaskan tentang Jihad dan Khalifah. Hal tersebut, lanjut Amirsyah, agar masyarakat paham dan tidak memandang negatif.

“Ini rekomendasi supaya dibaca ulang dan paham, kepemimpinan (Khilafah) adalah ajaran Islam untuk mengatasi problem umat dan bangsa,” terangnya.

Amirsyah lantas membandingkan banyak ajaran yang bertentangan dengan Pancasila. Itu seperti Komunisme tidak pernah dijelaskan negara secara jujur. Begitu juga paham kapitalisme, liberal yang diterapkan saat ini justru menyebabkan ekonomi rakyat terpuruk.

“Karena tambang dikuasai para oligarki tidak pernah disebut bertentangan dengan Pancasila,” ujarnya.