Usulkan Tunda Pemilu 2024, Pengamat: Elite Politik Harus Minta Maaf!

 Usulan penundaan pemilu juga dikecam oleh kalangan buruh. Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut, tiga ketua partai politik telah berlaku naif ketika menjadikan kondisi ekonomi yang masih belum pulih sebagai alasan penundaan pemilu.

"Soal ekonomi dijadikan alasan tiga ketua umum partai politik untuk memperpanjang masa jabatan Presiden pada 2024 nanti, ini adalah kenaifan, 'kebodohan', yang tidak membaca angka-angka statistik," kata Said dalam konferensi pers daring, Rabu.

Baca Juga: Wacana Penundaan Pemilu Terus Menggema, KPU Akhirnya Buka Suara

Tiga ketua partai yang dimasukkan Said adalah Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Ketiganya memang sudah menyatakan secara terbuka usulan penundaan Pemilu 2024.

Said pun membeberkan fakta-fakta ekonomi yang menunjukkan bahwa penundaan Pemilu 2024 tak bisa dibenarkan. Fakta pertama, kondisi ekonomi Indonesia sangat parah pada 1955, tapi Pemilu tetap dilaksanakan. Ketika itu, inflasi 36 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,2 persen.

Fakta kedua adalah pelaksanaan Pemilu 1999. Menutut Said, pemilu paling demokratis pascareformasi ini digelar saat kondisi ekonomi Indonesia sangat hancur. Ketika itu, inflasi menyentuh angka 77 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi minus 13,8 persen.

Fakta ketiga adalah kondisi ekonomi 2021, tiga tahun jelang Pemilu 2024. Tahun 2021, inflasi Indonesia 3,1 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi 3,8 persen.

"Kondisi ekonomi Indonesia 2021 jauh lebih baik dibandingkan 1955 dan 1999. Para ketua umum partai ini tidak baca data statistik dengan benar. Mereka hanya ingin membodohi rakyat," kata Said.

"Jadi tidak ada alasan ekonomi dijadikan dasar untuk tidak melaksanakan Pemilu pada 14 Februari 2024 atau dengan kata lain ingin memperpanjang masa jabatan presiden," imbuhnya.