ASN Siap-siap! Hasil Evalusi Pelayanan Publik Sudah Diserahkan, Jokowi Sampaikan Pesan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyerahkan hasil evaluasi pelayanan publik tahun 2021 kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Jakarta, Selasa (8/3).

Hasilnya, indeks pelayanan publik kementerian dan lembaga mendapat nilai 4,00 atau kategori B (Baik).

Baca Juga: Mendagri Ungkap Persetujuan TPP bagi ASN Pemda Telah Diproses

Sementara itu, indeks pelayanan publik pemerintah daerah secara keseluruhan, meraih nilai 3,58 yang juga kategori B (Baik).

Pada evaluasi tahun lalu, 84 unit penyelenggara pelayanan (UPP) menjadi lokus evaluasi.

Pada tingkat provinsi dilakukan evaluasi pada 34 UPP, yang terdiri dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat).

Sementara itu, di tingkat kabupaten kota, lokus evaluasi mencapai 514 UPP, yang terdiri dari DPMPTSP serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Secara nasional, indeks pelayanan publik mengalami sedikit penurunan. Hasil evaluasi tahun lalu menunjukkan angka 3,79, turun dari tahun 2020 yakni 3,84.

Penurunan itu disebabkan pandemi covid-19 yang fluktuatif dan penambahan lokus evaluasi secara masif.

Penambahan lokus evaluasi pada kementerian/lembaga sebanyak 28 instansi, 1 instansi pada tingkat provinsi, serta 293 instansi di tingkat kabupaten dan kota.

Menteri Tjahjo mengingatkan pemerintah pusat maupun daerah harus konsisten meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Baca Juga: Podcast BPSDM TV Kemendagri Bahas Peningkatan Kualitas SDM ASN di Era Revolusi Industri 4.0

“Setiap aparatur negara harus mempunyai orientasi yang sama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Menteri Tjahjo.

Dia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa jiwa melayani serta membantu masyarakat wajib tertanam kuat dalam diri. “Bukan zamannya lagi aparatur negara seperti pejabat zaman kolonial, malah minta dilayani. ASN harus melayani,” tegasnya.

Dia mengimbau seluruh jajaran pemerintah dari pusat hingga daerah juga harus menguatkan employer branding Bangga Melayani Bangsa. “Jangan ada lagi ego sektoral dan ego ilmu. Yang dipikirkan adalah bagaimana ASN bangga melayani bangsa,” jelas Menteri Tjahjo.

Baca Juga: Bekali ASN Susun Perda dan Perkada, Kemendagri Gelar Diklat Legal Drafting

Pada kesempatan yang sama, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan beberapa hal yang harus menjadi perbaikan bagi penyelenggara pelayanan.

Pertama adalah penguatan kapasitas unit penyelenggara pelayanan dalam integrasi data antar-layanan.

Kedua, adalah pendekatan not business as usual untuk membangun budaya Bangga Melayani Bangsa. Ketiga adalah pembenahan arsitektur pelayanan publik yang lebih inklusif.

“Serta prioritas riset serta pengembangan inovasi untuk merumuskan kebijakan yang modern dan pembangunan sistem yang adaptif,” ungkap Diah.

Pada level individu, menurut Diah pandemi memberikan kesempatan masing-masing ASN untuk melakukan kontemplasi.

Covid-19 memaksa perubahan di banyak aspek, yang membuat ASN harus menyesuaikan diri.

“Inilah saatnya kita meningkatkan kompetensi dan berkolaborasi untuk penyelenggaraan pelayanan publik yang berdaya saing sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara,” tutur Diah.