Terkait dengan kelangkaan minyak goreng yang masih terjadi hingga hari ini menjelang Ramadhan 2022, Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto mendesak Pemerintah untuk tidak salah fokus dalam mengurai masalah yang ada.
Menurutnya, yang menjadi masalah terutama adalah aliran CPO DMO dari eksportir CPO kepada produsen migor. Bukan kompetisi antara migor dan biodiesel.
Baca Juga: Fraksi PKS: Pemerintah Harus Tindak Tegas Mafia Minyak Goreng dan Segera Stabilkan Harga!
Wakil Ketua Fraksi PKS, Bidang Industri dan Pembangunan ini menambahkan, meski konsumsi CPO untuk biodiesel terus meningkat, apalagi dengan adanya program mandatori B30, mendekati konsumsi CPO untuk migor (fifty-fifty), namun demikian sebenarnya tidak terjadi kompetisi pasokan CPO antara food (migor) dan fuel (biodiesel).
Karena produksi CPO nasional sangat cukup dan masih berpotensi untuk ditingkatkan. Dari total produksi CPO nasional, kebutuhan CPO dalam negeri sendiri (untuk migor, industri dan biodiesel) hanya sebesar 34 persen. Sementara sebanyak 66 persen CPO diekspor ke pasar global terutama ke India dan Spanyol.
“Sekarang ini yang menjadi masalah adalah aliran CPO DMO dari eksportir CPO kepada produsen migor. Masalahnya terletak pada aliran CPO DMO ini. Bukan pada kompetisi antara food dan fuel,” tegas Mulyanto dalam keterangan pers yang diterima di Sumedang, Senin (14/3/2022).
Menurut Mulyanto, program mandatori biodiesel B30 ini penting bukan hanya untuk menjaga agar harga CPO tidak jatuh, namun juga yang utama dalam rangka meningkatkan ketahanan energi nasional. BBN (bahan bakar nabati) dari CPO ini dikembangkan dengan beberapa tujuan, yakni dalam rangka mereduksi impor BBM kita, yang berarti menekan defisit transaksi berjalan dari sektor migas, sekaligus menerapkan net zero emission, yakni menghasilkan bahan bakar yang lebih bersih.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Aldi Ginastiar
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait: