Pernyataan Pendeta Saifuddin Usik Toleransi Beragama, Tanggapan Ustaz Yusuf Mansur Keras!

Tayangan video pendeta Saifuddin Ibrahim yang bikin geger dan viral di media sosial, ditanggapi sangat keras oleh Ustaz Yusuf Mansur.

Sebelumnya, pendeta Saifudin Ibrahim meminta Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas menghapus 300 ayat Alquran yang disebutnya menjadi pemicu hidup intoleran dan radikal.

Baca Juga: Pendeta Saifudin Minta Hapus 300 Ayat Al-Quran, Ucapan Romo Benny Menggelegar: Tidak Perlu Urusi...

“Begini-begini sangat mengganggu dan mengusik,” kata Ustaz Yusuf Mansur melalui akun pribadinya di Instagram, Kamis (17/3).

Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Qur’an itu meyakini jika persoalan ini dibiarkan bisa menjadi masalah serius yang menggangu hubungan antarpemuka agama dan antarumat beragama di Indonesia.

“Ini enggak baik (kalau dibiarkan),” tegasnya.

Menurut ayah dari Wirda Salamah Ulya atau Wirda Mansur, kehidupan dan hubungan antaragama di Indonesia selama sudah sangat baik. “Jangan malah memancing yang enggak-enggak,” tegas Ustaz Yusuf Mansur.

Dia pun mengajak masyarakat Indonesia memperbanyak doa untuk bangsa dan negara ini.

“Banyak cara juga kok membangun hubungan antaragama, antarsuku, antaretnis, antarsiapa saja,” sebutnya.

Sementara itu, Mabes Polri merespons cepat video seorang pendeta bernama Saifuddin Ibrahim yang meminta Menag Yaqut menghapus 300 ayat suci Al-Qur’an.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo memastikan tim dari Bareskrim langsung mengusut video tersebut. “Polri, khususnya Direktorat Siber Bareskrim akan mendalam isi konten video itu,” kata Dedi saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta, Rabu (16/3).

Menkopolhukam Mahfud MD bahkan sudah merespons langsung dan meminta Polri turun tangan menyikapi video yang viral tersebut.

“Itu bikin gaduh dan bikin banyak orang marah. Oleh sebab itu, saya minta kepolisian segera menyelidiki itu, dan kalau bisa segera ditutup akunnya karena kabarnya belum ditutup sampai sekarang,” kata Mahfud kepada media sebagaimana disiarkan di kanal YouTube Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu.