Pemerintah Salah Strategi? Selain Kartel, Ada Soal CPO Dibalik Soal Minyak Goreng

Warta Ekonomi, Jakarta -

Langkanya minyak goreng ketika pemerintah menerapkan kebijakan Harga Eceran Tertinggi (HET) dan lonjakan yang terjadi setelah dicabut terjadi akibat kekeliruan kebijakan yang ditetapkan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Abdul Manap Pulungan mengatakan, selain adanya permainan daripada kartel kondisi tersebut lebih dominan karena pemerintah salah melakukan kebijakan.

Baca Juga: Keras! Pemerintah Disenggol Soal Mafia Minyak Goreng Sama Pengamat: Jika Sudah Tau Ada, Tuntaskan!

"Itu (kartel) jadi salah satu faktornya tapi yang paling dominan karena memang kebijakan pemerintah yang kurang pas ketika berupaya menggunakan CPO menjadi salah satu bahan bio diesel (B10,B20,B30)," ujar Manap saat dikonfirmasi WartaEkonomi, Jumat (18/3/2022).

Dengan adanya kebijakan tersebut maka semakin banyak penggunaan Cruede Palm Oil (CPO) yang digunakan untuk bahan baku bio diesel sehingga membuat ketersediaan bahan baku minyak goreng justru berkurang.

"Salah strategi si sebetulnya, karena kita ini masih besar konsumsi minyak gorengnya sehingga ketika itu tidak dipenuhi tentunya akan bermasalah di dalam negeri," ujarnya. 

Lanjutnya, dengan kondisi CPO Indonesia yang di banned di beberapa negara Eropa tentu  langkah pemerintah untuk meningkatkan penggunaan ke bio diesel itu semakin meningkat sehingga kalau CPOnya tidak terserap maka akan disalurkan ke program bio diesel

"Tapi pemerintah lupa kalau di dalam negeri harus dipenuhi juga yang namanya kebutuhan untuk minyak goreng," tutupnya.