Sejumlah warga mengikuti proses pemungutan suara susulan Pemilu serentak 2019 di TPS 242, Pondok Ungu Permai, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (21/4/2019). KPU Kota Bekasi melaksanakan pemungutan suara susulan untuk pemilihan Calon Anggota Legislatif DPRD Jawa Barat dan DPD di lima TPS pada Minggu (21/4/2019). | Kredit Foto: Antara/Risky Andrianto
Sebelumnya, Luhut Binsar Pandjaitan blak-blakan soal wacana penundaan pemilu. Menurut Luhut, alasan penambahan tiga tahun masa pengabdian Jokowi karena kinerjanya yang dinilai baik, pribadinya, capaian yang bergerak naik, hingg situasi yang terjadi sekarang ini.
Lebih lanjut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) itu mengatakan saat ini adanya wacana perpanjangan jabatan Presiden Jokowi ini adalah bagian dari demokrasi.
Tak main-main, Luhut bahkan mengaku memiliki data dari rakyat Indonesia yang menginginkan agar Pemilu 2024 ditunda pelaksanaanya. Sehingga wacana penundaan Pemilu ini berdasarkan suara dari rakyat Indonesia.
“Kita kan punya big data, dari big data itu 110 juta itu macam-macam, dari Facebook dan segala macam, karena orang main Twitter kira-kira 110 juta,” bebernya.
Dari big data tersebut masyarakat kelas menengah ke bawah menginginkan tidak ingin adanya kegaduhan politik di Indonesia akibat Pemilu 2024. Bahkan masyarakat takut adanya pembelahan, seperti yang terjadi di Pilpres 2019 lalu.
Lebih jauh dikatakan Luhut, dari big data tersebut masyarakat juga tidak ingin Indonesia dalam keadaan susah akibat pandemi Covid-19, namun malah menghaburkan uang demi penyelenggaran Pemilu 2024.
Pasalnya menurut Luhut, Pemilu dan Pilkada serentak 2024 bisa menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 110 triliun.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Adrial Akbar
