ASN Bea Cukai Diduga Terlibat Penyalahgunaan Fasilitas KITE, Pemerintah Diminta Lakukan Evaluasi

Terpisah, Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus menuturkan bahwa persoalan pelabuhan banyak melibatkan banyak lembaga. Kordinasi antar lembaga ini yang perlu dibenahi. 

“Bahwa banyak lembaga yang mengelola pelabuhan sehingga koordinasi menjadi problem,” ujarnya. 

Meskipun belum ada laporan masyarakat terkait masalah pelabuhan ini yang masuk ke ORI, tekan Bobby pihaknya bakal mempersiapkan investigasi dalam semester ini.

“Seingat saya, beberapa Dirjen Bea dan Cukai yang terdahulu sudah pernah menyampaikan posisi ditjen bea dan cukai yang hanya merupakan salah satu lembaga yang bertugas di pelabuhan, khusus terkait bea masuk barang impor. Dalam organisasi pengelolaan pelabuhan terkini, kiranya PT Pelindo (holding) perlu mengambil peran sebagai koordinator dalam memastikan tata kelola dan efisiensi pelabuhan yang dikelolanya semakin baik,” pungkasnya.

Baca Juga: Rudiantara: Saya Dukung Penuh Upaya Kejaksaan Agung untuk Bongkar Kasus Satelit 123BT

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman terang menyebut Dirjen Bea dan Cukai, Askolani pantas diganti. Boyamin melihat banyak masalah lama yang tidak bisa diatasi Askolani selama menjabat. 

“Diganti saja dirjennya dengan yang lebih baik. Karena nampaknya dirjen (bea dan cukai) basisnya bukan pengawasan. Informasi yang saya dapat, basisnya Dirjen ini adalah urusan keuangan. Jadi, ya sulit jadi Dirjen Bea dan Cukai,” kata Boyamin. 

Boyamin lanjut mengatakan, menteri keuangan semestinya bisa melihat masalah ini dan segera mengevaluasi Dirjen Bea dan Cukai, kemudian dilaporkan kepada presiden. Dia menyebutkan, dirjen harusnya mengerti betul teknis dan pembuatan kebijakan yang pas untuk institusinya. 

“Karena levelnya eselon I. Mekanismenya itu menteri melakukan evaluasi, terus usul pemberhentian ke presiden,” kata Boyamin.