Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Takut Posisi PKB di Kabinet Jokowi Digusur PAN, Imin Ketar-Ketir, sampai Ancam Zulhas Cs, Astaga!

Takut Posisi PKB di Kabinet Jokowi Digusur PAN, Imin Ketar-Ketir, sampai Ancam Zulhas Cs, Astaga! Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pengamat Politik Universitas Indonesia Ade Reza Heriyadi menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mulai ketar-ketir jika beberapa menteri dari kader partai ini terdepak ketika Presiden Joko Widodo merombak kabinetnya.

Hal ini disampaikan Reza merespons pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang baru-baru ini mengeluarkan peringatan keras buat PAN agar tidak perlu mengganggu posisi PKB dalam kabinet Jokowi.

"Cak Imin sedang memberikan sinyal politik kepada siapapun yang punya kepentingan jika dilakukan reshuffle," kata Ade saat dikonfirmasi Populis.id, Jumat (25/3/2022).

Baca Juga: AHY Beber Manuver Partai Demokrat Jelang Pilpres 2024, Dahsyat

Gembar-gembor isu reshuffle menteri santer belakang ini, isu itu kembali mencuat sejak sepekan terakhir. Pada perombakan kabinet kali ini, Jokowi disebut-sebut bakal mengakomodir PAN setelah  partai politik besutan Zulkifli Hasan itu merapat ke barisan parpol pendukung pemerintah beberapa waktu lalu.

Menurut Reza, ancaman Cak Imin mengkonfirmasi bahwa PKB sangat takut kehilangan jatah di dalam kabinet Jokowi, di sini  PKB kata dia melihat PAN adalah ancaman paling besar. Kehadiran Zulkifli Hasan Cs dikhawatirkan berdampak langsung terhadap posisi PKB.

"PKB memiliki posisi dan kekuatan yang cukup signifikan untuk melindungi dirinya sendiri, sekaligus melakukan kontra balik terhadap kelompok lain yang dianggap mengganggu kepentingan PKB dalam kabinet," ujarnya.

Meski begitu, Ade Reza mengingatkan bahwa sesungguhnya reshuffle maupun evaluasi kinerja merupakan kewenangan dari presiden. Sehingga ada baiknya apabila Cak Imin maupun PKB dapat menghormati hal tersebut.

"Saya kira Cak Imin dan PKB juga harus menghormati itu sebagai suatu otoritas prerogatif dari presiden. End user dari kabinet itu kan presiden, dan tentu pertimbangan-pertimbangan presiden yang akan menentukan," ungkapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: