Mengawal APBN Sampai Pulih Seutuhnya

Meskipun kasus harian Covid-19 secara global kembali menunjukkan peningkatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 kembali mencetak kinerja yang mumpuni di awal tahun 2022. 

Hal ini didasari dengan data yang menunjukkan APBN 2022 masih mencetak surplus Rp19,7 triliun atau setara 0,11% Produk Domestik Bruto (PDB) hingga akhir Februari lalu.

Baca Juga: Jokowi: Kendaraan Listrik Solusi RI Tekan Impor BBM dan Selamatkan APBN

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, ini adalah suatu pencapaian yang luar biasa. Pasalnya, ada pembalikan di mana pada periode sama di tahun sebelumnya, kinerja APBN mencetak defisit Rp63,3 triliun, atau setara 0,37% PDB.

"Kalau kita melihat, situasi sekarang penerimaan kuat, meski memang belanja sedikit tertahan. Namun ini cukup bagus," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (28/3/2022).

Sri Mulyani juga kemudian memerinci, kinerja positif APBN ini didorong oleh adanya pendapatan negara yang tercatat Rp302,4 triliun atau meningkat 37,7% yoy dari total pendapatan negara pada Februari 2022 yang sebesar Rp219,6 triliun.

Baca Juga: Kemenkeu Sudah Mempertimbangkan dengan Matang, Soal Naiknya Tarif PPN Menjadi 11%

Pencapaian tersebut lebih tinggi dari capaian belanja negara hingga Februari 2022 yang sebesar Rp282,7 triliun. Belanja negara ini pun terpantau menurun tipis 0,1% dari belanja per Februari 2021 yang mencapai Rp282,9 triliun.

Dengan kondisi pendapatan dan belanja negara tersebut, keseimbangan primer juga mencetak keuntungan Rp61,7 triliun atau adanya perbaikan hingga 366,1% yoy dari keseimbangan primer hingga Februari 2021 yang defisit Rp22,9 triliun.

Maka dari itu, dengan adanya surplus tersebut, realisasi pembiayaan anggaran mengalami penurunan sebesar 69,4% yoy, alias tercatat Rp 84,0 triliun atau lebih kecil dari Rp274,8 triliun per Februari 2021. Oleh sebab itu, sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tercatat Rp103,7 triliun.

Namun, Menkeu Sri Mulyani tetap mengingatkan bahwa capaian anggaran ini masih belum menggambarkan keseluruhan tahun 2022. Perjalanan masih cukup panjang dan dinamis, sehingga tetap harus mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi di masa depan.

"Hanya tetap saja APBN sudah bekerja keras dengan baik untuk melindungi masyarakat terutama dari peningkatan harga komoditas dengan belanja subsidi dan tetap menjadi penarik pemulihan ekonomi," imbuh Sri Mulyani.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kriminal di Bidang Lingkungan Merupakan Kejahatan Terbesar ke-3

Selain itu, Menkeu juga menyebut pembiayaan anggaran melalui utang turun 66,1%. Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pembiayaan negara melalui utang sepanjang Januari hingga Februari 2021 turun 66,1% menjadi Rp92,9 triliun dari Rp 273,8 triliun pada periode yang sama di tahun sebelumnya.

"Jumlah pembiayaan utang kita merosot sangat tajam. Artinya, realisasi pembiayaan penerbitan utang kita turun hingga 66% dari tahun lalu," ujar Menkeu.

Hingga bulan kedua 2022, realisasi pembiayaan APBN melalui penerbitan utang tersebut mencapai 9,5% dari target yang sebesar Rp973,6 triliun.

Baca Juga: Penerbitan SBN untuk Bayar Utang Turun Drastis, Sri Mulyani: Kini Andalkan Kas Negara

Secara lebih rinci, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto hingga Februari 2022 tercatat Rp 67,7 triliun atau sama denhan 6,8% dari target Rp991,3 triliun, dan turun 75,1% dari Rp271,4 triliun pada Februari 2021.

Sri Mulyani menuturkan, dengan adanya penyusutan pembiayaan APBN melalui penerbitan utang berdampak positif terhadap posisi imbal hasil atau yield SBN di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.

"Ini adalah hal yang bagus karena sekarang risiko bergeser kepada sektor keuangan, dengan adanya Fed fund rate yang meningkat, inflasi tinggi, suku bunga akan naik, dan ini akan mempengaruhi yield, tentu SBN harus terus kita jaga. Dan dengan adanya penerbitan yang menurun, kita bisa menghindari dari sebagain risikonya," ujar Menkeu.

Penyesuaian strategi utang, menurut Sri Mulyani, dilakukan mulai akhir Februari 2022, melalui adanya penyesuaian jumlah penerbitan, tenor yang diterbitkan, waktu penerbitan, dan komposisi mata uang.

Baca Juga: Gerah terus Dikejar Sri Mulyani, Bambang Trihatmodjo Tegaskan Uang Sea Games Bukan dari APBN

Di saat yang sama, pemerintah masih memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dalam skema burden sharing untuk membiayai APBN.

BI tercatat telah membeli surat utang senilai Rp 8,76 triliun berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) I, dengan rincian pembelian SUN senilai Rp 6,06 triliun dan SBSN Rp 2,70 triliun.

Baca Juga: Bidik Penyaluran KUR Rp1 Triliun, Bank DKI Kolaborasi dengan Kemenkeu

"SKB III BI akan dilakukan pada semester kedua (2022) sehingga memberikan penopang bagi kita untuk menghadapi situasi, volatilitas, dan risiko yang meningkat dari pasar obligasi dan kenaikan suku bunga yang meningkat dari tren global," ungkap Sri Mulyani.

Porsi penarikan utang sepanjang 2022 akan terus dijaga mengingat keberadaan tekanan global yang berpotensi berdampak terhadap kondisi APBN.

"Ini adalah cara kita untuk melindungi APBN, karena APBN harus terus dijaga kesehatannya, agar APBN bisa melindungi masyarakat dan melindungi ekonomi nasional," imbuh Sri Mulyani.