Kemenkeu Sudah Mempertimbangkan dengan Matang, Soal Naiknya Tarif PPN Menjadi 11%

Warta Ekonomi, Jakarta -

Kebijakan naiknya tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% per 1 April 2022, ternyata juga diiringi dengan pemberian fasilitas dan insentif serta penyesuaian dari sisi perpajakan lainnya. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Berbagai kebijakan pemerintah diarahkan untuk percepatan pemulihan ekonomi, khususnya dalam melindungi kelompok miskin dan rentan serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), termasuk dalam kebijakan reformasi perpajakan yang adil.

Baca Juga: Tak Perlu Khawatir, Sembako dan Makan di Restoran Tak Kena PPN 11%

Pertama, dengan adanya penurunan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi atas penghasilan kena pajak Rp50-60 juta dari 15% menjadi 5%. Hal ini karena UU HPP menyesuaikan pengenaan tarif 5% yang diperlebar untuk penghasilan kena pajak hingga Rp60 juta dari yang berdasarkan UU sebelumnya hanya sampai Rp50 juta.

Kedua, pembebasan pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM dengan omzet sampai dengan Rp500 juta. Dalam aturan yang berlaku sebelumnya, pengenaan tarif final 0,5% diberikan pada peredaran usaha bruto. Penetapan batasan omzet ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat dan usaha kecil.

Baca Juga: Fix! PPN 11%, Berikut Barang yang Mengalami Kenaikan

Ketiga, fasilitas PPN final dengan besaran tertentu yang lebih kecil yaitu 1%, 2%, atau 3% atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu, yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Keempat, layanan restitusi PPN dipercepat sampai dengan Rp5 miliar tetap diberikan.

"Untuk itu, Pemerintah akan terus merumuskan kebijakan yang seimbang untuk menyokong pemulihan ekonomi, membantu kelompok rentan dan tidak mampu, mendukung dunia usaha terutama kelompok kecil dan menengah, dengan tetap memperhatikan kesehatan keuangan negara untuk kehidupan bernegara yang berkelanjutan," papar keterangan resmi Kementerian Keuangan, Jumat (1/4/2022).