Dosen UNRI Terdakwa Kasus Pelecehan Seksual Divonis Bebas, Menteri PPPA: Desak RUU TPKS Disahkan

Dalam Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah RUU TPKS, pada pasal 23, menyatakan Keterangan Saksi dan/atau Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

“Tingginya angka kekerasan seksual, maka sangat penting dan mendesak agar RUU TPKS dapat segera disahkan sehingga vonis bebas seperti pada kasus pencabulan terhadap mahasiswa UNRI dapat dicegah. Rasa keadilan korban harus menjadi prioritas dan yang utama,” tegas Menteri PPPA. 

Lebih lanjut, Menteri PPPA mengatakan putusan PN Pekanbaru belum incraht, JPU masih dapat mengajukan kasasi dan kasus berlanjut ke Mahkamah Agung.  Apabila proses hukum berlanjut, diharapkan putusan majelis hakim dapat memberikan rasa keadilan kepada korban.