Minta Anak Buahnya Setop Bicara Penundaan Pemilu, 'Bukti Jokowi Demokratis di Tengah Oligarki'

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar para menteri setop berpolemik penundaan pemilu atau perpanjangan 3 periode dipuji kalangan sukarelawan. Mereka menilai larangan itu adalah bukti Presiden Jokowi menolak perpanjangan jabatan.

Ketua Jokowi Mania Immanuel Ebenezer menegaskan, penghentian narasi perpanjangan jabatan adalah kemenangan demokrasi.

Baca Juga: Bertemu Jokowi di Istana, Puan Maharani Singgung Soal Wacana Penundaan Pemilu

"Ini bukti presiden adalah seorang yang demokratis. Meski beliau dikelilingi kaum oligarki kaya yang ingin mengedepankan kepentingan kelompoknya, Presiden tetap lugas menolak," kata Noel, sapaan akrabnya, melansir JPNN.com, Kamis (7/4/2022).

Seperti diberitakan, Presiden Jokowi meminta agar menteri fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang dihadapi. Noel melanjutkan, pihaknya akan terus menjaga Jokowi agar tidak teradiasi pemikiran antidemokrasi orang orang Istana.

Kalangan oligarki Istana inilah yang menjauhkan Jokowi dari rakyat. "Jokowi harus dijaga dari pemikiran jahat. Kami kalangan sipil pro demokrasi menentang cita-cita otoritaritarian tersebut," ucap aktivis 98 ini.

Noel mengungkap ada banyak dampak dari pemikiran otoritarian memperpanjang masa jabatan presiden tersebut.

Pemerintah hanya akan mengundang kontroversi politik di kalangan pimpinan partai politik koalisinya dan para menteri dari kalangan profesional dengan propaganda isu Jokowi 3 Periode.

"Ketiganya berujung kepada instabilitas yang akan menyusahkan rakyat sendiri. Jadi setop sejak sekarang wacana tersebut," papar Noel.