Kredit Foto: Antara/Sekretariat Presiden
Mereka menolak dialog damai dimoderatori Komnas HAM karena dianggap sebagai bagian dari pemerintah Indonesia.
"Kami tolak Komnas HAM Indonesia memfasilitasi dialog damai karena mempunyai tujuan mengelabui ajakan Dewan HAM PBB “Urgent Aid” ke wilayah konflik bersenjata dan mengelabui Intervensi Dewan Keamanan PBB," tutur Akouboo.
Baca Juga: Tutup Mulut Menterinya Soal 3 Periode, Jokowi Buat Senang Koalias Maupun Oposisi!
Dia juga mendesak Jokowi untuk mengakui ras Rakyat Papua Barat sebagaimana diakui sebagai bagian dari Melanesian Spearhead Group atau organisasi yang beranggotakan negara-negara yang berlatar belakang budaya Melanesia.
"Pengakuan ini telah mencerminkan satu bangsa di wilayah pasifik yang sedang diinvasi oleh salah satu bangsa Asia yakni Indonesia. Anda ikut menyatakan Rusia Invasi Ke Ukraina namun sebaliknya Anda menginvasi wilayah hukum teritorial Papua Barat di wilayah Pasifik," ucap Akouboo.
Menurutnya konflik di Papua adalah konflik bersenjata internasional karena telah terbukti memenuhi dua unsur utama dalam definisi perang yakni sudah memulai berperang dan menunjukan perilaku pihak yang bertikai.
"Rakyat Papua Barat akan menunggu respon balik dari Anda, Tuan Presiden Republik Indonesia. Surat ini di buat demi nama Bangsa Papua Yang Bermartabat dan Merdeka," tutup Akouboo.
Baca Juga: Waduh! Tatap Tajam Para Menteri, Jokowi Murka Lagi: Kita Ini Dianggap Enggak Ngapa-ngapain!
Surat ini dibuat dari Australia pada 5 April 2022 oleh Akouboo yang adalah mantan suaka politik di Australia dan salah satu pemimpin gerakan kemerdekaan Papua di luar negeri.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Aldi Ginastiar
Tag Terkait:
