Debat dengan Mahasiswa UI, Luhut Balik Badan & Pasang Badan: Dengerin Ya, Saya Tak Pernah Bilang...

Bagaimana tanggapan pengamat soal ini? Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan menyebut, publik berhak tahu soal big data yang disampaikan Luhut. Apalagi, berdasarkan data itu Luhut bicara soal penundaan Pemilu.

“Harus dia sampaikan mana datanya, dari mana dia memperoleh data itu, sehingga publik bisa menilai apakah pernyataannya valid atau tidak,” tegas Djayadi.

Djayadi menyatakan, Luhut tidak boleh berkilah enggan membuka data. Karena dia telah gembor-gembor menyampaikan pernyataan berdasarkan data yang diklaim.

“Kalau seseorang, apalagi pejabat publik menyampaikan pernyataan tentang sesuatu yang sangat penting, seperti isu perpanjangan masa jabatan presiden, atau presiden tiga periode, dan dia klaim itu berdasarkan data, maka publik berhak tahu,” tukas dia.

Untuk diketahui, permintaan Luhut membuka big data penundaan Pemilu bukan hanya disuarakan oleh mahasiswa saja. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) dan partai politik juga meminta itu. Bahkan, ICW sampai menghampiri kantor Luhut.