Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Government
Video
Indeks
About Us
Social Media

BEM UI Sebut Luhut Binsar Arogan, Ternyata Ini Alasannya

BEM UI Sebut Luhut Binsar Arogan, Ternyata Ini Alasannya Kredit Foto: Instagram/Luhut Binsar Pandjaitan
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Vokasi Universitas Indonesia (UI) Muhammad Dilan Bahtiar menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sangat arogan. Dilansir dari JPNN Jabar (jabar.jpnn.com), Luhut Binsar dikatakan arogan saat bertutur kata di hadapan massa aksi mahasiswa UI.

Menurut Muhammad Dilan, Luhut arogan setelah mendengar perkataan yang diucapkan Luhut saat menemui massa aksi di depan Balai Sidang UI, Selasa (12/4).

Baca Juga: UI Undang Luhut Isi Kuliah Umum Sampai Debat dengan Mahasiswa, Pengamat: Rektor Malu-maluin

"Dengan seenaknya dia menyebut dirinya memiliki hak untuk menolak memberikan datanya kepada publik. Itu yang disampaikan kepada massa aksi, sangat arogan," ucapnya.

Muhammad Dilan juga menyebut Luhut telah mengebiri demokrasi, mencederai hak-hak, serta unsur-unsur konstitusi. "Dia (Luhut) juga telah mencederai tugas dia sebagai pejabat negara," katanya.

Dalam aksinya, BEM UI juga menuntut agar pemerintah membatalkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2021 tentang Statuta UI karena dianggap bertentangan dengan Pasal 33 UU No 19/2003 tentang BUMN.

Kemudian, bertentangan dengan Pasal 5 UU Nomor 5/2014 tentang ASN. Bertentangan dengan Pasal 42-43 UU Nomor 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta UU Nomor 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

"Kami meminta statuta UI dicabut dan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden disikapi tegas oleh negara, kami akan terus mengawal isu ini," ucapnya.

Untuk rencana aksi berikutnya, dia mengatakan telah merancangnya. Terkait tuntutan statuta UI mereka akan mengadakan aksi besar-besaran agar segera dicabut. "Bahkan jika rektor tidak sanggup mencabut statuta UI, kami akan menuntut rektor UI untuk turun," ucapnya.

Sementara, untuk isu nasional terkait wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, pihaknya juga akan kembali menggelar aksi.

"Aksi nasional ini akan kembali kami gelar pada 21 April 2022 nanti," katanya.

Baca Juga: Kader Gerindra Gantikan AWK Sebagai Anggota DPD RI, De Gadjah: Efektif Kawal Kebijakan dan Pembangunan

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel: