Dari Minyak Goreng hingga BBM, Puan Maharani Ingatkan Pemerintah untuk Bereskan Permasalahan Rakyat

Ketua DPR RI Puan Maharani kembali mengevaluasi kinerja DPR dalam pada saat Penutupan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2021-2022 terhitung mulai 15 April 2022 sampai 16 Mei 2022. 

Puan menyinggung pemerintah harus sigap menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Terutama pada saat ini yaitu masalah paling krusial yaitu kebutuhan minyak goreng dan bahan-bahan pokok lainnya.

Baca Juga: Presiden dan Wapres Serahkan Langsung BLT Minyak Goreng kepada Penerima Manfaat

“Ada permasalahan rekrutmen pemerintah, pelaksanaan tatap muka Perguruan Tinggi Negeri (PTN), percepatan vaksinasi dan booster, pengamanan pasokan bahan pokok selama bulan Ramadhan, masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak gorengan, masalah harga Bahan Bakar Minyak (BBM), penerapan PPKM dalam menghadapi arus mudik, penyelenggaraan APBN dan penipuan investasi ilegal. Itu harus diselesaikan," pungkas Puan.

Menurut Puan, dari permasalahan tersebut sudah seharusnya pemerintah menjalankan fungsi pengawasan termasuk DPR RI.

“Dari permasalahan ini menjadi sebuah tugas kita untuk menjalankan fungsi pengawasan termasuk di DPR RI agar kebijakan pemerintah dapat menyejahterakan rakyatnya," jelas Puan.

Puan menjelaskan dalam satu bulan ini DPR RI selalu mencermati perkembangan geopolitik internasional sejak awal februari silam. Perkembangan tersebut, perlu diantisipasi khususnya yang berkaitan dengan perekonomian rakyat dan kapasitas fiskal. 

Baca Juga: Puan Maharani Kembali Singgung RUU TPKS dalam Penutupan Sidang DPR RI

"Melalui komisi terkait, FPT juga memonitor dan evaluasi APBN pada Kuartal I, tahun ini agar cepat dan efektif dalam pemulihan ekonomi nasional," jelas dia.

Di samping itu, ia juga mengamati persoalan tentang perkembangan kondisi global secara langsung telah mendorong komoditas energi pangan dan lainnya, yang luar biasa. Sehingga, berimbas pada tekanan inflasi yang tercermin  pada harga harga berang di luar negeri. 

“Oleh karena itu, kami usulkan pemerintah perlu segera mengambil kebijakan yang efektif dalam mengendalikan harga barang dan komoditas. Dalam memberikan bantuan bagi masyarakat yang kurang mampu," jelas dia.

Baca Juga: Puan Maharani Banjir Pujian Usai Sahkan UU TPKS

Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR RI juga telah menyelesaikan dalam urusan legislasi yang telah diputuskan atas tiga RUU usul inisiatif. 

“DPR berkomitmen selalu menghasilkan produk legislasi yang memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemajuan masyarakat indonesia," kata Puan.

Adapun, bahasan keputusan tiga UU insiatif DPR membahas tentang rancangan UU di tingkat pertama. Mulai dari RUU Perlindungan Data Pribadi, RUU Penanggulangan Bencana, sampai RUU Aparatur Sipil Negara (ASN)

Sebab ini, merupakan pekerjaan kolektif yang dilakukan pemerintah dan DPR RI untuk memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian diketahui, DPR juga telah uji kelayakan dan kepatuhan terhadap sejumlah pimpinan lembaga. Di antara yaitu 7 calon anggota Komisi Informasi Pusat (KIP) periode 2021-2025, 2 anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2022-2027, 7 anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Lalu dilanjutkan, DPR RI dalam masa persidangan ini, pertemuan internasional yaitu, delegasi rumania, menitikberatkan kerja sama ekonomi, pariwisata, budaya dan pendidikan.

Baca Juga: Mahasiswa Mohon Terus Kawal, Puan Maharani Klaim Sudah Menampung Aspirasi Kalian!

“Saya berharap pertemuan dengan delegasi peru. Memiliki harapan akan potensi kerja sama dalam transisi energi, perubahan iklim," tutupnya.