Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kepulauan Solomon dan China Makin Lengket, Australia Juga Ikut Gerah dan Kirim Gertakan

Kepulauan Solomon dan China Makin Lengket, Australia Juga Ikut Gerah dan Kirim Gertakan Kredit Foto: Reuters/Jason Lee
Warta Ekonomi, Canberra, Australia -

Pemerintah Australia telah mendesak "dengan hormat" Perdana Menteri Kepulauan Solomon untuk tidak menandatangani perjanjian militer yang kontroversial dengan China.

Permintaan itu disampaikan oleh Menteri Urusan Pembangunan Internasional dan Pasifik Senator Zed Seselja yang tiba di ibukota Honiara pada hari Rabu (13/04) untuk menemui Perdana Menteri Manasseh Sogavare.

Baca Juga: Kesepakatan China dengan Kepulauan Solomon Bikin Jenderal Amerika Gerah karena...

Kunjungan Menteri Seselja ini mendapatkan dukungan dari oposisi Partai Buruh, meski dilakukan di saat pemerintah Australia sedang berada dalam posisi "caretaker" karena musim kampanye Pemilu telah dimulai. 

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuannya dengan PM Manasseh Sogavare, Senator Seselja mengatakan Australia tetap berkomitmen untuk mendukung Kepulauan Solomon memenuhi kebutuhan keamanannya "dengan cepat, transparan dan dengan penuh rasa hormat terhadap kedaulatannya".

Senator Seselja mengatakan Australia merupakan "mitra utama" Kepulauan Solomon selama bertahun-tahun, mendukung kebutuhan keamanan negara itu melalui Pasukan Internasional Solomon baru-baru ini dan, sebelumnya, melalui Misi Bantuan Regional ke Kepulauan Solomon.

"Kami telah meminta Kepulauan Solomon, dengan hormat, agar mempertimbangkan untuk tidak menandatangani perjanjian ini, serta berkonsultasi dengan keluarga negara-negara Pasifik dalam semangat keterbukaan, konsisten dengan kerangka keamanan kawasan kita," kata Senator Seselja.

Berbicara kepada ABC setelah pertemuan itu, Senator Seselja menyebut pembicaraannya dengan PM Sogavare berlangsung terbuka dan "terus terang".

"Kami sudah berbicara. Kami menyampaikan pandangan dan keprihatinan kami," ujarnya.

"Kami berpendapat bahwa Australia dapat memenuhi kebutuhan keamanan Kepulauan Solomon dan kawasan. Dengan bekerja sama, kami dapat memastikan semua kebutuhan keamanan Kepulauan Solomon terpenuhi," tambahnya.

Perjalanan ke luar negeri oleh seorang menteri selama periode "caretaker" dalam masa pemilu dianggap tidak biasa dan menggarisbawahi meningkatnya kecemasan di Australia atas kesepakatan yang akan segera ditandatangani antara China dan Kepulauan Solomon.

Dalam draf dokumen perjanjian yang bocor, Beijing dapat diizinkan untuk menempatkan kapal Angkatan Laut dan tentaranya untuk melindungi investasi infrastruktur China di negara berkembang itu.

Sebelumnya pada hari Rabu (13/04), Perdana Menteri Scott Morrison menepis anggapan bahwa pemerintahnya telah mengabaikan hubungannya dengan Kepulauan Solomon setelah rancangan pakta keamanan yang bocor mengejutkan Australia.

PM Morrison bersikeras Australia terus bekerja sama dengan Honiara, meskipun pemerintah Australia saat ini beroperasi dalam mode sementara di bawah kondisi "caretaker" selama masa kampanye pemilu.

"Kami akan terus bekerja melalui isu-isu sensitif ini sebagai keluarga negara Kepulauan Pasifik," kata PM Morrison.

"Pendapat bahwa Australia harus bersikap keras dalam masalah ini adalah salah arah dan sepenuhnya merupakan kesalahpahaman," ujarnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Republika. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Republika.

Editor: Muhammad Syahrianto

Tag Terkait:

Bagikan Artikel:

Video Pilihan