Kantor PDIP Mau Dikepung, Anak Buah Bu Mega Lantang: Kami Pertahankan sampai Titik Darah Penghabisan

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin memastikan akan pasang badan apabila pendukung Luhut Binsar Pandjaitan melakukan aksi demonstrasi di kantor DPP partai berlambang banteng moncong putih.

Menurut purnawirawan TNI pangkat mayor jenderal itu, persoalan antara koleganya, Masinton Pasaribu dengan Luhut merupakan hal yang biasa dalam alam demokrasi.

Pria yang akrab disapa Kang TB itu juga menganggap permasalahan Masinton yang mengkritik Luhut Binsar Pandjaitan sebenarnya bisa diselesaikan sesuai aturan.

Baca Juga: Soroti Hubungan PDIP dengan Luhut, Refly Harun: Seperti Musuh Bebuyutan

“Urusan Masinton adalah konsekuensi dari berdemokrasi. Siapa pun yang tidak berkenan, mari duduk dan bicara,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (19/4).

Kang TB juga merespons rencana beberapa pihak yang mau mengepung kantor DPP PDIP setelah Masinton mengkritik Luhut. Anggota Komisi I DPR RI itu tidak terima apabila ada pihak yang berencana mengepung DPP PDIP.

TB Hasanuddin mengaku akan melawan pihak-pihak yang berencana mengepung kantor parpol yang berada di Menteng, Jakarta Pusat itu. “Kami sebagai kader tak akan tinggal diam. Kami akan jaga dan pertahankan sampai titik darah penghabisan,” ujarnya.

Sebelumnya, Masinton Pasaribu mengungkap kabar bahwa KNPI dan Forum OKP bakal menggeruduk Kantor PDIP.

Konon, aksi damai kepung Kantor PDIP itu untuk mendesak Masinton minta maaf kepada Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan atas isu Jokowi 3 Periode.

Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah berencana mengepung Kantor PDIP atas pernyataan Masinton terhadap Luhut.

Haris menyebut pihak penyebar undangan aksi tersebut hanya oknum yang mengaku sebagai wakil sekjen di DPP KNPI. “Masak urusan kecil kayak begitu demo. Itu, kan, urusan kecil,” ujar Haris, pada Sabtu (16/4).

Saat ini, Masinton sudah dilaporkan Koordinator Relawan Indonesia Bersatu (RIB) Risman Hasibuan ke Mahkamah Kehormatan DPR setelah mengkritik Luhut.