Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Saat masih di PSI Tsamara Amany Ternyata Getol Kritik Anies Baswedan, Simak 10 Kritikan Kerasnya!

Saat masih di PSI Tsamara Amany Ternyata Getol Kritik Anies Baswedan, Simak 10 Kritikan Kerasnya! Kredit Foto: Instagram/Tsamara Amany Alatas
Warta Ekonomi, Jakarta -

Tsamara Amany memutuskan untuk mundur dari PSI. Selama bernaung di partai yang kini diketuai Giring Ganesha itu, Tsamara pernah melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan DKI Jakarta, terutama pada Gubernur Anies Baswedan.

Sebelum keluar dari PSI, ternyata Tsamara Amany pernah mengkritik tajam Gubernur Jakarta soal penanganan pandemi lewat akun media sosial Twitter-nya @TsamaraDKI, pada 11 September 2020 yang lalu.

Baca Juga: Singgung Anies dan Giring, Nicho Silalahi Soal Mundurnya Tsamara Amany dari PSI: Biar Agak Waras...

“Fraksi @PSI_Jakarta mencatat 10 kesalahan Gubernur Anies Baswedan dalam menangani Covid-19, mulai dari telatnya melakukan SWAB hingga contact tracing per kasus yang terlalu sedikit.” tulisnya.

Apa saja 10 kritik Tsamara terhadap Gubernur Anies Baswedan, berikut ulasannya:

1. Pemprov DKI agak lambat melakukan test Swab

Gubernur Anies menyatakan bahwa Jakarta dalam situasi genting pada Maret 2020. Namun saat PSI melakukan sidak ke laboratorium Dinas Kesehatan pada pertengah Maret 2020, Pemrov DKI belum menyiapkan fasilitas untuk tes Swab dan akhirnya melayani Swab pada awal April 2020.

2. Contact Tracing Hanya 6 Orang Per Kasus

Baca Juga: Nilai Keputusan Tsamara Amany Tepat, Fahri Hamzah: Terlalu Lama di PSI Bisa Rusak Masa Depannya

Pemutusan kontak yang dilakukan hanya untuk 1 kasus di Jakarta hanya 6 orang. Padahal idealnya harus melakukan contact tracing 20-30 orang per kasus.

3. Penumpukan Penumpang Akibat Kelangkaan Transportasi Umum

Pertengah Maret 2020 Gubernur Anies pernah memberikan efek kejut kepada warga Jakarta dengan membatasi bus Transjakarta.

Baca Juga: PSI Akan Kesulitan Mencari Pengganti Sekaliber Tsamara Amany

Akibatnya penumpang menumpuk dan warga berdesak-desakan menunggu di halte yang akhirnya meningkatkan resiko infeksi virus.

4. Memberlakukan Aturan Ganjil-Genap

Pada Agustus 2020, Gubernur Anies kembali memberlakukan aturan ganjil-genap untuk mobil, lalu membuat lagi aturan ganjil-genap untuk kendaraan bermotor.

Namun yang terjadi, perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum memiliki risiko penularan infeksi virus yang tinggi.

5. Tidak Ada Penegakan Aturan Yang Rutin dan Konsisten

Penegakan aturan di lapangan sangat lemah, terutama di gang-gang kampung, pasar, restoran, kafe dan tempat-tempat keramaian lainnya.

6. Pemprov DKI Tidak Menyediakan Tempat Khusus Isolasi/Karantina Bagi OTG dan Gejala Ringan

Tsamara menilai, selama ini Pemprov DKI hanya mengandalkan Wisma Atlet milik pemerintah pusat dan ruang isolasi di Rumah sakit.

Baca Juga: Pengamat Beberkan Alasan Tsamara Amany Keluar dari PSI, Gabung Parpol Lain?

Seharusnya sejak awal bisa disiapkan tempat isolasi dan karantina menggunakan rusun, wisma, hotel, expo dan GOR.

7. Banyak Kasus Positif Terjadi di Pemprov DKI

Kantor-kantor Pemprov DKI Jakarta tidak lepas dari klaster penyebaran virus Covid-19, harus ada sistem evaluasi kerja didalam birokrasi agar pelayanan mayarakat tidak terganggu.

Baca Juga: Relawan Anies Dituding Dalang Pengeroyokan Ade Armando, Gilbert Simanjuntak Minta Grace PSI Buktikan

8. Gubernur Anies Sering mengeluarkan Kebijakan yang Membingungkan dan Kontradiktif

Gubernur Anies kerap mengeluarkan wacana kebijakan yang kontradiktif seperti penerapan ganjil genap untuk sepeda motor, rencana pembukaan bioskop dan juga rencana ijin untuk UMKM berjualan di trotoar.

9. Gubernur Anies Tidak Transparan Dalam kriteria Rem Darurat

Gubernur hanya menjelaskan rem darurat akan diambil apabila kurva penularan Covid-19 melonjak di masa transisi, tanpa ada penjelasan lebih lanjut dan mendetail seperti rem daruratdiberlakukan untuk sekian jumlah kasus per hari.

10. Bansos Terlambat Diberikan dan Pelaksanaannya Sangat Lambat

Pemrov DKI perlu memperbaiki pola pemberian Bansos, beberapa alternatif untuk memperbaikinya adalah:

  • Mengubah Bansos pemberian barang menjadi BLT. Cara ini akan sangat cepat dalam proses pemberian bantuan. Namun untuk mencegah kebocoran, perlu di pertimbangkan untuk membagikan secara cash-less.
  • Jika tetap membagikan Bansos dalam bentuk barang, maka harus di pastikan bisa dipenuhi dengan cepat, dan akan lebih baik jika Pemprov DKI bisa lebih aktif men-suplai barang dari koperasi ke UMKM

Baca Juga: Grace Natelie Sebut Relawan Anies Terlibat Soal Ade Armando, Gerindra: Dia Tak Layak Pimpin Partai!

Itulah deretan kritik Tsamara Amany terhadap Anies Baswedan sebelum mundur dari PSI.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel: