PSI Menolak Menyerah, Tetap Kejar Soal Commitment Fee Rp560 Miliar Meski Balapan Formula E Usai

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta masih mempertanyakan soal uang komitmen atau commitment fee penyelenggaraan Formula E. Rencananya hal ini akan dipertanyakan dalam interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan jika terlaksana.

Baca Juga: Dituding Keluar dari PSI Karena Suami Dukung Anies, Tsamara Amany Bilang Begini

Kendati demikian, sampai saat ini belum juga jelas kapan interpelasi akan terlaksana. Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi baru akan menggelar rapat paripurna untuk meminta persetujuan interpelasi setelah lebaran.

Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengatakan pihaknya tak mempermasalahkan kapan pun interpelasi akan digelar. Bahkan jika setelah balapan 4 Juni nanti, menurutnya interpelasi masih relevan untuk diadakan.

"Fokus interpelasi ini bukan fokus pada balapannya, tapi fokus pada penggunaan uangnya. Jadi, mau nanti balapan berjalan dan selesai, kita tetap pertanyakan," ujar Idris saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/4/2022).

Menurutnya interpelasi tidak harus dilakukan dalam waktu dekat ini. Pasalnya, tujuan memanggil Anies ini adalah untuk meminta keterangan soal penggunaan uang rakyat di ajang balap mobil listrik itu.

"Tanggung jawab Rp560 miliar yang dipakai dari APBD Dispora untuk membayar commitment fee, itu permasalahannya. Jadi, di awal kami menegaskan bukan kontra balapannya, tapi kami fokus terhadap kejelasan penggunaan anggaran," jelasnya.

Selain itu, interpelasi juga akan dimanfaatkan sebagai momen untuk mempertanyakan kejelasan studi kelayakan (feasibility study) yang harus diperbaiki karena pelaksanaan ditunda dari tahun 2020.

"Potensi bisnisnya, potensi return berapa, keuntungan berapa, dari Rp560 miliar keuntungan buat apa aja, rencananya dan dalam 3 tahun potensi keuntungan juga harus dibahas," pungkasnya.

Baca Juga: Nilai Hanya Fokus Kritik Anies Baswedan, Refly Harun Sebut PSI Gagal Jadi Partai Anak Muda

Sebelumnya, agenda paripurna soal interpelasi terhadap Gubernur Anies Baswedan yang sempat tertunda berencana kembali dilanjutkan. Apalagi Badan Kehormatan (BK) memutuskan Ketua DPRD DKI tidak bersalah setelah mengadakan rapat tersebut.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan akan kembali mengagendakan paripurna tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri 1443 H. Ia mengaku tidak bisa mengadakannya dalam waktu dekat ini karena mepet dengan lebaran.