Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Baru Lahir, PDSI Langsung Dukung Terapi Cuci Otak Terawan, IAKMI Jadi Cium Bau Politik!

Baru Lahir, PDSI Langsung Dukung Terapi Cuci Otak Terawan, IAKMI Jadi Cium Bau Politik! Kredit Foto: Antara/Muhammad Adimaja.
Warta Ekonomi, Jakarta -

Pernyataan sikap dukungan Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia (PDSI) terhadap pengobatan cuci otak oleh mantan Menteri Kesehatan dokter Terawan Agus Putranto dinilai bersifat politis.

Dukungan PDSI itu, menurut Dewan Penasihat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Hermawan Saputra, dipertanyakan apakah memang sudah berdasarkan kajian ilmiah.

Baca Juga: PDSI yang Diketuai Mantan Stafsus Terawan Resmi Terdaftar di Kemenkumham, Bakal Jadi Saingan IDI?

"(Dukungan) Politik itu, hanya massa yang saya lihat. Justru berbahaya kalau organisasi mengakui sebagai profesi baru kemudian mendukung atas figur dan metode tertentu tanpa ada kajian yang mendalam, kajian etik," katanya saat dihubungi Suara.com, Rabu (27/4/2022).

Kajian etik itu terhadap suatu pengobatan medis umumnya dilakukan bertahun-tahun. Sehingga, menurut Hermawan, tidak mungkin PDSI yang baru mendeklarasikan diri pada Rabu (27 April) tiba-tiba langsung menyatakan dukungan. Ia meragukan kalau dukungan terhadap terapi cuci otak itu sudah berdasarkan riset.

"Bagaimana mungkin bisa menjustifikasi metode dan konsep, seperti halnya mengakui dan mendukung dokter Terawan, padahal dia baru saja lahir? Jadi proses apa yang sudah dilakukan?" tutur Hermawan.

Diketahui bahwa terapi cuci otak untuk pasien stroke yang diciotakan oleh dokter Terawan itu telah dianggap melanggar kode etik kedokteran oleh Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK). Hal itu pula yang jadi salah satu penyebab dokter Terawan direkomendasikan agar dikeluarkan sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) oleh MKEK.

Menanggapi pembentukan juga dukungan PDSI terhadap dokter Terawan, menurut Hermawan, IDI tidak bisa berbuat banyak. Sebab, PDSI sebagai organisasi perkumpulan menjadi hak bagi warga negara untuk berserikat.

Namun, PDSI tidak memiliki legitimasi sebagai organisasi profesi kedokteran. Sehingga dukungan itu pun tidak bisa berdampak terhadap layanan kesehatan kepada masyarakat.

Baca Juga: Menkes Akan Mediasi dokter Terawan dan IDI, PDSI Blak-blakan Sebut Jalan Buntu

"Apakah PDSI diakui menjadi organisasi profesi, itu tunggu kewenangan Kemenkes, bukan kewenangan IDI. Maka IDI dalam hal ini saya pikir hanya bersikap pasif saja. Dia tidak memiliki kewenangan apapun karena IDI adalah organisasi profesi memang sudah berserikat dan berkumpul berpuluh-puluh tahun," ujarnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan