Ini Beberapa Pesan Jokowi dalam Menghadapi Gejolak Ekonomi Global, Simak!

Dalam menghadapi gejolak ekonomi global serta menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023. Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan tujuh poin yang harus diperhatikan oleh pemerintah.

Pertama, pemerintah harus fokus dalam meningkatkan Tingkatkakn Komponen Dalam Negeri (TKDN). Dalam hal ini belanja barang, belanja jasa dan belanja modal pemerintah harus diperhitungkan untuk produk dalam negeri.

Baca Juga: Jokowi Perintah Jajarannya Kurangi Pembelian Produk Impor

Jokowi berpesan agar pemerintah meningkatkan kembali belanja barang dan jasa yang jumlah saat ini melampaui.

"Sudah dua kali saya sampaikan bekerja fokus untuk meningkatkan tingkat komponen dalam negeri, TKDN. Artinya belanja barang dan jasa, belanja barang modal dan jasa harus diarahkan kepada pembelian produk-produk dalam negeri. Saya ingatkan lagi potensi barang dan modal dan jasa di pusat ini ada Rp526 triliun, di daerah Rp535 triliun artinya total sudah Rp1.062 triliun plus BUMN Rp420 triliun, ini angka yang besar sekali," kata Presiden dalam live streaming: Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional, Istana Negara, 28 April 2022 Youtube Sekretariat Presiden.

Kedua, melakukan percepatan dalam proses hilirisasi industri di dalam negeri. Dalam hal ini mendorong daerah- daerah yang memiliki potensi pertambangan agar segera membangun smelter.

"Daerah-daerah yang memproduksi cokelat, kopi misalnya dorong agar mereka masuk ke industri di daerah kita masing-masing. Agar meningkatkan nilai tambah yang berlipat-lipat dan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya untuk rakyat. Sekali lagi jangan kita hanya menjadi pengekspor bahan mentah, pengekspor raw material, Stop.

Baca Juga: Hadapi Masalah Ekonomi dan Politik Global, Jokowi: Pemerintah Harus Memiliki Sense of Crisis!

Ketiga, meningkatkan produktifitas dan kemandirian di sektor energi. Pasalnya, ke depan akan terjadi dua permasalahan dunia yaitu pangan dan energi. Hal ini mengakibatkan sitausi yang kritis, namun diyakini Indonesia memiliki kekuatan dalam mengahadapi masalah ini.