Partai Haji Giring Selalu Kritik Anies, Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta: Ini Terlalu Tendensius

Ketua Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo mempertanyakan sikap DPP PSI yang kerap mengkritik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Bahkan, Anggara menilai strategi komunikasi yang dilakukan DPP PSI terhadap Anies Baswedan sebuah langkah tendensius dan bermuatan pribadi.

Baca Juga: Awalnya Minta Maaf, Jubir Partai Haji Giring Lagi-lagi Sindir Unggahan Gubernur Anies

“Kita hanya fokus pada Pak Anies. Kita terlalu tendensius secara pribadi. Jadi menurut saya, itu sinyalemen yang harus dijawab dan diklarifikasi oleh teman-teman DPP ya, menurut saya,” ujar Anggara dalam keterangannya.

Anggara menyatakan demikian karena banyaknya pertanyaan dari publik perihal komunikasi politik DPP PSI terhadap Gubernur Anies.

“Di luar itu, tadi saya sudah menceritakan background bahwa masyarakat juga banyak yang bertanya-tanya kenapa PSI langkahnya seperti itu,” kata Anggara.

Oleh karena itu, Anggara menyarankan agar PSI mengevaluasi strategi komunikasi politik yang selama ini dijalankan.

Sebab, selama ini, komunikasi yang diambil PSI kerap menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Anggara pun menyoroti unggahan juru bicara DPP PSI Sigit Widodo di akun twitternya soal peserta mudik gratis yang diadakan Pemprov DKI Jakarta.

Sebelumnya, Sigit ‘menyerang’ Anies Baswedan dengan mengunggah foto beberapa pemudik mengenakan kaus bertuliskan ‘Anies Baswedan Presiden Indonesia’.

Dalam unggahannya, Sigit menuliskan, “Mudik gratis ini menggunakan dana APBD DKI Jakarta sebesar Rp13,7 miliar, kalau digunakan untuk kepentingan pribadi bisa dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang untuk menguntungkan diri sendiri,” tulisnya.

Nah, menurut Anggara, pernyataan Sigit ini kurang didukung oleh data dan fakta di lapangan, karena menimbulkan polemik di masyarakat.

“Karena seringkali ya, kayak Bro Sigit ini, menurut saya kalau kita bisa lebih tidak reaktif melihat sebuah permasalahan. Cari dulu data dan faktanya sebelum kita memberikan komentar atau memberikan sikap ke media, yang akhirnya bisa menimbulkan potensi polemik di masyarakat. Kan hal-hal ini seharusnya bisa kita lakukan, gitu,” pungkas Anggara.