Mantan Hakim MA dan MK: Pemerintah Wajib Sediakan Vaksin Halal

Mantan Hakim Agung dan Hakim Konsitusi, Prof Mohammad Laica Marzuki ikut merespons soal putusan Mahkamah Agung (MA) terkait penyediaan dan pemberian vaksin halal.

Menurutnya, putusan MA tersebut telah bersifat final dan bukan bersifat rekomendasi. “Keputusan MA adalah yang tertinggi, maka putusannya bersifat final dan mengikat. Tidak ada upaya hukum lain atas putusan MA,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (11/5/2022).

Baca Juga: PKS : Pemerintah Wajib Laksanakan Putusan MA Soal Wajib Sediakan Vaksin Covid-19 Halal

Baca Juga: Pemerintah Melanggar Hukum Bila Tak Jalankan Putusan MA soal Vaksin Halal!

Karena itu, ia pun meminta Kementerian Kesehatan harus menjalankan perintah Putusan MA tersebut dengan sepenuhnya.

“Putusan MA harus dijalankan secara tidak kepalang tanggung. Dia bukan bersifat rekomendasi,” kata dia. 

Diketahui sebelumnya, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menyebutkan bahwa Indonesia tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespon pandemi COVID-19, melainkan sudah mulai bertransisi memasuki fase endemi.

“Bisa dikatakan bahwa saat ini Indonesia sudah tidak lagi berada dalam kondisi kedaruratan dalam merespon pandemi COVID-19 dan mulai bertransisi menuju fase endemi,” kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Prof Wiku Adisasmito dalam Konferensi Pers, Selasa (10/5).

Wiku menuturkan adanya kondisi tersebut telah tercermin pada menurunnya besar efek COVID-19, seperti menurunnya jumlah kasus positif, kasus aktif, keterisian rumah sakit dan angka kematian. Termasuk terhadap perilaku sosial ataupun ekonomi di tengah masyarakat saat ini.

"Masyarakat juga diharapkan bisa hidup berdampingan dengan COVID-19 seperti melakukan pembatasan aktivitas namun di saat yang bersamaan mendorong terbentuknya perilaku yang lebih sehat dan aman," katanya.