Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemerintah Melanggar Hukum Bila Tak Jalankan Putusan MA soal Vaksin Halal!

Pemerintah Melanggar Hukum Bila Tak Jalankan Putusan MA soal Vaksin Halal! Kredit Foto: Antara/Rahmad
Warta Ekonomi, Jakarta -

Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) belum lama ini melayangkan somasi kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Somasi itu dilayangkan terkait Kemenkes yang belum menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait vaksin halal.

Pakar Hukum Pidana, Prof. Syaiful Bakhri menilai bila pemerintah tidak menjalankan putusan MA yang mengabulkan Judicial Review yang diajukan oleh YKMI tersebut, maka pemerintah atau Kemenkes telah melakukan pelanggaran hukum.

“Maka sejak keluarnya putusan MA tersebut, Pemerintah berkewajiban untuk melakukan putusan itu. Semua vaksin harus halal. Kalau diduga selama ini vaksin tersebut tidak halal berarti kan melanggar hukum,” ucapnya ketika dihubungi wartawan, Ahad (8/5).

Sementara, somasi yang dilayangkan YKMI merupakan sebuah peringatan karena Pemerintah mengabaikan putusan MA soal jaminan ketersediaan dan pemberian vaksin halal.

“Artinya sebuah peringatan agar Kementerian Kesehatan melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal yang diberikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Halaman:

Editor: Ferry Hidayat

Bagikan Artikel:

Video Pilihan