Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Meski Kepuasan Terhadap Jokowi Mencapai 78,3 Persen, Masih Ada Potensi Demonstrasi

Meski Kepuasan Terhadap Jokowi Mencapai 78,3 Persen, Masih Ada Potensi Demonstrasi Kredit Foto: Instagram/Joko Widodo
Warta Ekonomi, Jakarta -

Direktur Eksekutif lembaga survei Indometer Leonard SB mengingatkan rakyat bisa demonstrasi karena efek kenaikan BBM, listrik dan gas. Sehingga itu harus diantisipasi oleh pemerintah Jokowi.

Meski begitu berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga tersebut tingkat kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi mencapai 78,3 persen.

Baca Juga: Usai Jokowi Pidato di Capitol Hill, Rocky Gerung Langsung Mengkritik

Dari angka itu 7,9 persen di antaranya mengaku sangat puas atas kepemimpinan atau kebijakan yang dilakukan Presiden Jokowi.

Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 tercatat sebesar 5,01 persen atau relatif stabil dibanding kuartal IV/2021 sebesar 5,02 persen, dan berturut-turut positif sejak kuartal II/2021.

Ketahanan ekonomi nasional tampak mulai beradaptasi terhadap dampak pandemi COVID-19 yang sebelumnya menghantam telak target pertumbuhan ekonomi nasional.

"Seiring membaiknya pandemi COVID-19 dan teratasinya persoalan minyak goreng, tingkat kepuasan publik terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi mencapai 78,3 persen," kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Leonard mengingatkan ancaman inflasi yang menghantui dunia serta efek invasi Rusia terhadap Ukraina.

Pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax, menyusul rencana kenaikan tarif dasar listrik hingga gas elpiji dan BBM jenis lainnya.

"Imbasnya, publik berdemonstrasi di berbagai kota yang menolak kenaikan harga-harga tersebut," jelas dia.

Masih dari survei Indometer, tercatat sebanyak 21,1 persen responden merasa tidak puas dan 20,1 persen di antaranya tidak puas sama sekali serta 0,6 persen menyatakan tidak tahu/tidak menjawab atas kinerja Presiden Jokowi.

"Pemerintah harus mengantisipasi dampaknya terhadap kepuasan publik," kata Leonard.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan