Ketua DPP PKS: Ekonomi Membaik, Pemerintah Harus Peka dan Berpihak pada Kepentingan Rakyat

Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan, Anis Byarwati, memberi catatan atas publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,01 persen pada kuartal I-2022. Pertumbuhan ini tak lepas dipengaruhi oleh Low Bassed Effect. BPS telah merilis laporan pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I-2022 pada Senin (9/5/2022).

"Kita harus objektif memberikan nilai baik atas pertumbuhan ekonomi ini, karena pada kuartal satu tahun 2021 terjadi kontraksi ekonomi sebesar 0,76%. Dan pada kuartal sebelumnya pertumbuhan ekonomi turun 0,96%," ujar Anis, dalam keterangan tertulis yang diterima, Kamis (19/5/2022).

Namun, Anis menyayangkan minusnya belanja pemerintah pada kuartal ini. "Jika belanja pemerintah pada kuartal ini tidak negatif  (-7,74%), hasilnya pasti lebih optimal. Dorongan terbesar justru berasal dari tingginya harga komoditas dan konsumsi rumah tangga," lanjutnya di Jakarta (14/5/2022). 

Baca Juga: Jadi Tonggak Pemulihan Ekonomi Global, Kominfo Bahas Rancangan Paket Bali di 2nd Meeting DEWG G20

Menurut anggota Komisi XI DPR RI ini, minusnya belanja pemerintah membuktikan bahwa kinerja pemerintah belum membaik. Padahal gerak cepat pemerintah diperlukan saat ekonomi nasional belum sepenuhnya stabil. 

"Pemerintah seolah tidak ingin memperbaiki kualitas belanjanya yang seringkali menumpuk di akhir tahun. Akhirnya berdampak tidak positif terhadap pemulihan ekonomi nasional," kata Anis. Ia menilai tidak optimalnya belanja pemerintah pada kuartal I-2022, justru menghambat pertumbuhan dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional. 

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini menegaskan bahwa konsumsi rumah tangga memiliki nilai strategis dalam peningkatan ekonomi nasional. "Selama ini, kita selalu ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Di kuartal I-2022 ini saja angka kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 53,65% dari total PDB," papar Anis.

Baca Juga: Sempat Ketar-ketir, PKS Kini Tidak Anggap Partai Gelora Ancaman

Menurutnya, momentum membaiknya daya beli masyarakat ini harus dijaga oleh pemerintah. Jangan sampai saat ekonomi mulai pulih seperti sekarang ini, pemerintah malah menaikan administered price seperti tarif listrik, gas, KRL, dan BBM. 

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jakarta Timur ini mengingatkan agar pemerintah harus peka dan berpihak pada kepentingan rakyat, karena perekomian Indonesia justru lebih banyak disumbang oleh rakyat.

"Dengan angka inflasi IHK April 2022 tercatat 3,47 persen (yoy) naik lebih tinggi dibanding inflasi pada bulan sebelumnya yang sebesar 2,64 persen, pemerintah harus mengendalikan inflasi agar kualitas pertumbuhan ekonomi terus terjaga", pungkasnya.