Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Lengser di Oktober, Pembangunan Era Anies Baswedan Banyak Belum Tuntas

Lengser di Oktober, Pembangunan Era Anies Baswedan Banyak Belum Tuntas Kredit Foto: Instagram/Anies Baswedan
Warta Ekonomi, Jakarta -

DPRD DKI menyoroti sejumlah program pembangunan Gubernur Anies Baswedan yang belum tuntas menjelang akhir masa kepemimpinannya pada Oktober 2022.

"Banyak yang tidak terselesaikan, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembuatan sumur resapan di 1,8 juta titik ternyata baru ada berapa puluh ribu," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah di Jakarta, Kamis (19/5).

Baca Juga: Relawan Anies Sindir Balik Deddy PDIP: Siapa yang Sebenarnya Tidak Beretika?

Politikus PDIP itu juga menyebut, pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, Intermediate Treatment Facility (ITF) yang rencananya di empat titik, tetapi hingga saat ini belum ada yang terealisasi.

Dia mengatakan, Gubernur Anies baru meletakkan batu pertama yang dilakukan pada Desember 2018 di ITF Sunter, tetapi hingga kini pembangunannya belum berjalan. Rencananya, dua BUMD DKI mendapat penugasan pembangunan ITF itu ialah Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Sarana Jaya.

"Ternyata sampai hari ini, sudah ada peletakan batu pertama, tapi tidak ada peletakan batu keduanya, mudah-mudahan masih ada sisa waktu berapa bulan ini ada kabar baik dari Jakpro maupun Sarana Jaya," katanya.

Dia juga menyoroti program perumahan dengan pembayaran uang muka (DP) nol yang belum tuntas. Ida menjelaskan, Dinas Perumahan DKI memiliki target 14.500 kamar DP Nol dan sudah terealisasi sekitar 13 ribu kamar.

Namun, lanjut dia, sebagian besar terselesaikan sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta. "Walaupun sebagian itu adalah pembangunannya waktu sebelum Anies, tapi karena setelah Pak Anies itu untungnya dia-lah tapi tinggal sekian ribu-lah," katanya.

Di sisi lain pihaknya menyayangkan sebaran program Anies Baswedan tersebut tidak merata dan terpusat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Sementara, kebutuhan masyarakat tidak hanya utara dan timur, tapi ada pusat, barat, dan selatan terutama selatan terkait normalisasi.

"Banyak masyarakat yang butuh bantuan tempat baru, ke depan Dinas Perumahan memperhatikan penyediaan rumah susun di Jakarta Selatan," pungkasnya.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan GenPI. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab GenPI.

Editor: Puri Mei Setyaningrum

Bagikan Artikel:

Video Pilihan