Jelang Akhir Masa Jabatan, Program Anies Disorot DPRD DKI: Banyak yang Tidak Selesai, Misalnya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi D DPRD DKI Jakarta menyoroti sejumlah program pembangunan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan belum tuntas menjelang akhir masa kepemimpinannya pada Oktober 2022.

"Banyak yang tidak terselesaikan, misalnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pembuatan sumur resapan di 1,8 juta titik ternyata baru ada berapa puluh ribu," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah di Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Selain soal sumur resapan, komisi yang membidangi pembangunan di Jakarta itu juga menyoroti pembangunan fasilitas pengelolaan sampah, Intermediate Treatment Facility atau ITF yang rencananya di empat titik, namun hingga saat ini belum ada yang terealisasi.

Baca Juga: Pasang Foto Anies di Profil, Indigo yang Pernah Ramal Kebakaran Pasar Gembrong Unggah Tulisan Begini

Ia mengatakan, Gubernur Anies baru meletakkan batu pertama yang dilakukan pada Desember 2018 di ITF Sunter namun hingga kini pembangunannya belum berjalan. Rencananya dua BUMD DKI mendapat penugasan pembangunan ITF itu, yakni Jakarta Propertindo/Jakpro dan Sarana Jaya.

"Ternyata sampai hari ini, sudah ada peletakan batu pertama tapi berkali-kali batu pertama dan tidak ada batu keduanya, mudah-mudahan masih ada sisa waktu berapa bulan ini ada kabar baik dari Jakpro maupun Sarana Jaya," ujarnya.

Dia juga menyoroti program perumahan dengan pembayaran uang muka (DP) nol yang belum tuntas. Kata Ida, Dinas Perumahan DKI memiliki target 14.500 kamar DP Nol dan sudah terealisasi sekitar 13 ribu kamar, namun sebagian besar terselesaikan sebelum Anies menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca Juga: Survei Pilpres 2024: Anies Baswedan Akan Menang Jika Dipasangkan dengan Ridwan Kamil

"Walaupun sebagian itu adalah pembangunannya waktu sebelum Anies tapi karena setelah Pak Anies itu untungnya dia-lah tapi tinggal sekian ribu-lah," katanya.

Di sisi lain pihaknya menyayangkan sebaran program tersebut tidak merata dan terpusat di Jakarta Timur dan Jakarta Utara, sedangkan kebutuhan masyarakat tidak hanya utara dan timur tapi ada pusat, barat, dan selatan terutama selatan terkait normalisasi.

"Kan banyak masyarakat yang butuh bantuan tempat baru, ke depan Dinas Perumahan memperhatikan penyediaan rumah susun di Jakarta Selatan," katanya.