Dicap Islamophobia, Singapura Dipaksa Minta Maaf Karena Tolak Kedatangan UAS

Ini adalah bagian dari sikap Islamophobia karena bersikap diam saja dan lepas tangan terhadap kasus yang menimpa UAS. Alih-alih melindungi atau membantu WNI yang sedang mengalami masalah seperti UAS, Dubes RI untuk Singapura malah justru meminta pihak lain (UAS) agar meminta penjelasan langsung ke Kedubes Singapura di Jakarta. Kalau begitu, untuk apa ada perwakilan diplomatik di Singapura.  

Selain itu Senanatha menegaskan, Pemerintah Singapura juga menunjukan perilaku Islamophobia, di mana mereka melarang aktivitas dakwah yang akan dilakukan UAS. Tidak ada keterangan detil terkait pencekalan UAS. Pemerintah Singapura hanya menyatakan bahwa UAS dikenal menyebarkan ajaran ekstremis dan segregasi, yang tidak dapat diterima di masyarakat multi-ras dan multi-agama seperti Singapura.

Misalnya, dalam salah satu ceramahnya UAS menjelaskan bahwa bom bunuh diri adalah sah dalam konteks konflik Israel-Palestina, dan dianggap sebagai operasi syahid. Singapura terkesan membutakan diri terhadap program PBB Anti Islamophobia, serta berlaku unfairness, tidak adil, dan diskriminatif terhadap tokoh agama Islam.  

"Yang jelas tindakan Pemerintah Singapura ini justru menunjukkan sikap Islamofobia, bukan hanya terhadap UAS tetapi terhadap anggota keluarga dan teman UAS lainnya. Serta dapat merusak hubungan baik antar-etnik Melayu dan Islam di Asia Tenggara," sebut Senanatha.

Kami kata Senanatha mengecam Singapura karena telah mendeportasi UAS tanpa alasan yang jelas. Singapura harus meminta maaf secara langsung kepada umat Islam Indonesia karena telah mendeportasi UAS beserta rombongan. Apabila dalam tempo 2x24 jam Pemerintah Singapura belum meminta maaf, maka Pemerintah RI harus meninjau ulang hubungan Diplomatik RI-Singapura.

"Mendesak Dubes RI, Suryopratomo untuk meminta maaf kepada UAS umat Islam Indonesia karena telah bersikap acuh tak acuh pada kasus tersebut. Kami akan datang lagi ke kedubes singapore dalam jumlah yang  jauh lebih besar lagi jika tuntutan kami tidak di penuhi," pungkasnya.