Cak Imin Dinilai Tak Layak Nyapres dan Diminta Sadar Diri, Pengamat: Elektabilitasnya Rendah
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar memberi sambutan saat Halaqah Satu Abad NU di DPP PKB, Jakarta, Kamis (2/12/2021). Acara tersebut mengusung tema "Gagasan Kontributif Membangun Kemandirian Ekonomi Nahdliyin". | Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Pengamat komunikasi dan politik Jamiluddin Ritonga menyoroti pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menyatakan kalau partainya akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), dirinya yang diusung jadi capres. Menurut Jamiluddin, ada dua penyebab pernyataan tersebut dinilai tak realistis.
"Pertama, perolehan kursi PKB pada Pileg 2019 di bawah Golkar," ujar Jamiluddin kepada GenPI.co, Selasa (24/5/2022).
Baca Juga: Cak Imin Ngaku Didukung Warga Nahdliyin untuk Nyapres, Gus Yahya PBNU: Tinggal Nunggu Buktinya Aja
Menurutnya, logika politik Golkar yang lebih berhak mengusung capres dari PKB. "Berbeda halnya bila koalisinya hanya PKB, PPP, dan PAN," tambahnya.
Dengan begitu, PKB berhak mengajukan capres. "Sebab, perolehan kursi DPR RI dari tiga partai itu PKB yang paling banyak," ungkapnya.
Yang kedua, lanjut Jamiluddin, elektabilitas Cak Imin yang sangat rendah membuat peluangnya hampir tertutup untuk diusung menjadi capres.
Baca Juga: Siap Gabung Koalisi Indonesia Bersatu Asal Dia Capresnya, Cak Imin Disuruh Sadar Diri dan Ngaca!
"Bahkan elektabilitasnya lebih rendah dari Ketum Golkar Airlangga Hartarto," lanjutnya.
Oleh karena itu, dilihat dari perolehan kursi PKB dan rendahnya elektabilitas Cak Imin, syarat yang diajukannya untuk bergabung KIB sangat tidak realistis. Jika Cak Imin tetap mempersyaratkan hal itu dalam berkoalisi, dipastikan tidak akan ada partai yang mau berkoalisi dengan PKB.
"Cak Imin seharusnya menyadari hal itu, termasuk ketidaklayakannya menjadi capres," jelasnya.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Editor: Ayu Almas
