Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Kasih Syarat untuk Gabung KIB Jadi Tanda Cak Imin Kini dalam Posisi Sulit

Kasih Syarat untuk Gabung KIB Jadi Tanda Cak Imin Kini dalam Posisi Sulit Kredit Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Warta Ekonomi, Jakarta -

Permintaan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin agar dijadikan capres jika bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dianggap tak rasional oleh Golkar.

Menurut Ketua DPP Golkar, Dave Laksono KIB merupakan koalisi yang terbuka bagi partai politik manapun, termasuk PKB.

Baca Juga: Bukan Ganjar Atau Prabowo, Ternyata PDIP Mulai Dekati Sosok Ini untuk Pilpres 2024

Hanya saja, dia menekankan kepada Cak Imin untuk tidak perlu membuat syarat tertentu.

“Kalau mau bergabung (KIB) tidak langsung minta dengan syarat yang macam-macam, bergabung dulu (saja) gitu,” ujar Dave dalam diskusi di Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (24/5).

Sebagai perbandingan, Dave menegaskan bahwa parpol-parpol yang sudah tergabung di dalam KIB, yaitu Golkar, PAN, dan PPP, sama sekali tidak memberikan syarat dalam pembentukan poros koalisi.

“Kita saja sesama yang sudah bergabung adalah untuk maju, bukan untuk menentukan apa-apa dulu. Kita masih bergabung untuk maju,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam memandang posisi Cak Imin saat ini dalam kondisi serba sulit.

“Saya kira pernyataan tersebut hanya sebuah gurauan di tengah situasi Cak Imin serba sulit,” ujar Saiful, Selasa (24/5).

Cak Imin, kata dia, seperti sedang menghibur dirinya lantaran dalam beberapa hasil survei selalu berada di paling bawah, bahkan terkadang tidak masuk dalam radar.

“Selain itu apabila melihat hubungan Cak Imin dengan NU yang akhir-akhir ini dapat dikatakan kurang mesra, maka semakin menyulitkan PKB di tahun-tahun politik ke depan,” kata Saiful.

Baca Juga: Jeng Jeng, Terkait Isu Prabowo-Puan di Pilpres 2024, Bambang Pacul Sebut Akan Diumumkan...

Belum lagi soal kasus korupsi Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) di Papua pada 2011 atau dikenal dengan kasus kardus durian yang diduga turut menyeret Cak Imin kembali diungkit.

“Kalau dikalkulasi secara matang, tidak mungkin Koalisi Indonesia Bersatu begitu saja memberikan tiket capres kepada Cak Imin. Terlebih koalisi ini ada parpol yang lebih besar dari PKB (Golkar), maka tidak mungkin akan begitu saja memberikan tiket capres kepada Cak Imin,” pungkas Saiful.

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Fajar.co.id. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Fajar.co.id.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan