Sebut Penanganan Minyak Goreng Malah Melebar, PDIP Kritik Luhut: Ini Sebenarnya Bukan Tugasnya...

Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy Yevri Sitorus menilai penanganan masalah minyak goreng menjadi melebar.

Dia meminta Menko Maritim dan Investasi (Marinves) Luhut Binsar Panjaitan fokus mengurus pengendalian harga minyak goreng.

Baca Juga: Suka Kritis Saat Kritik Formula E, PDIP: Jangan Khawatir, Kami Pasti Dukung!

Menurutnya, persoalan minyak goreng jangan melebar ke berbagai bidang, termasuk melakukan audit terhadap lahan dan perusahaan sawit.

“Ini kok jadi aneh, merembet ke mana-mana, seharusnya urus dulu bahan baku minyak goreng dan distribusinya,” kata Deddy di Jakarta, Sabtu (28/5).

Deddy Yevri menyebut langkah yang akan ditempuh Luhut Binsar tidak ada kaitannya dengan upaya menjamin pasokan dan mengendalikan harga minyak goreng, seperti penugasan dari Presiden Joko Widodo.

Anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan itu menilai bila Luhut Binsar hanya mau tahu berapa produksi CPO dan minyak goreng, sebenarnya sangat mudah, yakni tinggal mengaudit pabrik kelapa sawit (PKS), periksa dokumen ekspor, dan faktur penjualan perusahaan.

Namun, Luhut sendiri diketahui akan melakukan audit terhadap lahan atau konsesi perusahaan sawit.

Baca Juga: Ruhut Sitompul Sebut Jokowi Pilih Luhut Sebab Kinerjanya Cepat, Netizen: Langsung Gas, Mikir Nanti?

“Hal ini sebenarnya bukanlah tugas Menko Marinves. Itu tugasnya Kementerian Kehutanan-LH, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR,” papar Deddy dalam keterangannya.