Gobel: APBN 2023 Harus Dorong Ekonomi Berkualitas

Wakil Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, mengatakan APBN 2023 harus dimanfaatkan untuk memperkuat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), memperkuat industri dalam negeri, dan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).

"Jangan untuk impor dan jangan untuk yang sifatnya fisik saja. APBN 2023 harus mendorong ekonomi yang berkualitas. Ini momentum yang baik pasca pandemi Covid-19 dan sesuai arahan Bapak Presiden Joko Widodo," katanya, Selasa (31/5/2022), dalam keterangan tertulis yang diterima.

Baca Juga: Anies dan Rachmat Gobel Hadiri Milad PKS, Faizal Assegaf: Sinyal Kedua Tokoh Diusung NasDem dan PKS

Hal itu ia kemukakan menanggapi Tangggapan Pemerintah atas Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PKF) Tahun 2023 yang disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (31/5/2022).

Sebelumnya, pada Jumat (20/5/2022), mewakili pemerintah, Menkeu menyampaikan pidato pengantar tentang KEM-PKF Tahun 2023. Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan sejumlah asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023, yaitu: pertumbuhan ekonomi 5,3-5,9%, inflasi 2-4%, nilai tukar rupiah Rp14.300-14.800 per dollar AS, tingkat suku bunga SBN 10 tahun 7,34-9,16%, harga minyak mentah 80-100 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 619-680 ribu barel per hari, dan lifting gas 1,02-1,11 juta barel setara minyak per hari.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel: Bangsa Indonesia Berduka Kehilangan Buya Syafii Maarif

Ia juga menyampaikan tiga tantangan, yaitu pandemi Covid-19 belum sepenuhnya selesai, lonjakan inflasi global, dan percepatan pengetatan kebijakan moneter global, khususnya di Amerika Serikat. Untuk itu ia menyampaikan sejumlah langkah yang harus dilakukan: akselerasi agenda reformasi struktural melalui peningkatan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur, serta reformasi birokrasi dan regulasi.

"Penguatan program pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial sangat krusial dalam mengatasi isu fundamental perekonomian, termasuk rendahnya tingkat produktivitas nasional," katanya.