Blusukan ke Desa, Militer Myanmar Paksa Rekrut Warga Jadi Milisi Pro Junta, Agenda Besarnya Terkuak

Warta Ekonomi, Yangon -

Militer Myanmar mengirim pasukan ke desa-desa di wilayah Sagaing yang dilanda perang di mana perlawanan bersenjata kuat dan secara paksa merekrut penduduk ke dalam milisi pro-junta, menurut sumber di daerah tersebut.

Penduduk Sagaing mengatakan kepada Radio Free Asia Burma Service dengan syarat anonim bahwa tentara telah menawarkan mereka uang untuk bergabung dan berlatih dengan milisi pro-junta Pyu Saw Htee dan mengancam akan membakar desa mereka jika mereka tidak mematuhinya.

Baca Juga: Gawat, Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Dipersenjatai Seperti Ukraina

Sebuah sumber dari desa Magyi Inn di kotapraja Kyunhla menulis dalam sebuah surat kepada RFA bahwa satu unit militer mengunjungi daerah itu minggu lalu dan menuntut agar 30 penduduk bergabung dengan Pyu Saw Htee.

Pasukan mengatakan bahwa jika rekrutan tidak muncul untuk pelatihan dalam beberapa hari, mereka akan kembali dan membakar seluruh traktat.

RFA berusaha mengkonfirmasi insiden tersebut dengan penduduk desa melalui telepon, tetapi mereka menolak berkomentar, dengan alasan takut akan pembalasan.

Seorang penduduk kotapraja Taze mengatakan kepada RFA bahwa pasukan baru-baru ini mempersenjatai penduduk desa di daerah itu dan membayar mereka untuk merekrut orang lain dalam perang melawan paramiliter Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) yang pro-demokrasi.

“Kelompok Pyu Saw Htee telah dibentuk di banyak desa di kotapraja Kanbalu dan Taze, serta di lembah Sungai Mu,” katanya.

“Di desa-desa itu, orang-orang bergabung dengan mereka karena mereka dibayar dan diberikan senjata. Ketika mereka dikirim ke tempat lain, mereka bertindak kasar karena telah menerima pelatihan bersenjata. Di beberapa tempat, mereka akhirnya memeras uang dari orang-orang dan sekarang lebih seperti bandit.”

RFA tidak dapat secara independen mengkonfirmasi klaim penduduk bahwa penduduk desa dibayar untuk bergabung dengan Pyu Saw Htee.

Penduduk Taze mengatakan kepada RFA bahwa ada “sekitar 400 pejuang Pyu Saw Htee” yang berbasis di bagian timur kotapraja mereka dan Kanbalu yang berdekatan.

Sekitar 500 rumah di desa Ywah Shay Taze dibakar oleh pasukan gabungan pasukan militer dan milisi Pyu Saw Htee pada 1 Juni, kata mereka, meskipun tidak segera jelas apakah pembakaran itu terkait dengan kampanye perekrutan.

Menargetkan dua wilayah

Data untuk Myanmar, sebuah kelompok penelitian yang mempelajari dampak konflik terhadap masyarakat, juga mengatakan bahwa pembakaran desa-desa di Sagaing dan wilayah Magway yang berdekatan adalah pekerjaan militer dan Pyu Saw Htee. Lebih dari 11.400 rumah telah hancur di wilayah tersebut sejak kudeta militer 1 Februari 2021, kata kelompok itu.

Penduduk di wilayah Sagaing dan Magway mengklaim bahwa militer membayar anggota Pyu Saw Htee 7.000 kyat (US$4) sehari.

Seorang juru bicara PDF di kotapraja Yezagyo Magway mengatakan kepada RFA bahwa militer menggunakan unit Pyu Saw Htee “untuk menindas rakyat.”

“Terus terang, Pyu Saw Htees diminta melakukan pekerjaan kotor karena militer tidak ingin nama mereka tercoreng,” katanya.

“Htees Pyu Saw ini sebagian besar adalah pendukung militer. Mereka diberi pelatihan dan dipersenjatai dan dikirim ke kepala kolom pasukan. Itu berbahaya. Dengan kata lain, mereka digunakan sebagai tameng manusia.”

Seorang penduduk Sagaing, yang juga menolak disebutkan namanya, mengatakan kepada RFA bahwa dia telah melihat Pyu Saw Htees membawa persenjataan tingkat militer, termasuk senapan otomatis dan karabin dan bahkan peluncur granat.

Ditanya tentang laporan tersebut, Wakil Menteri Penerangan junta Mayjen Zaw Min Tun, mengatakan kepada RFA pekan lalu bahwa “tidak ada yang namanya” seperti Pyu Saw Htees dan mengklaim militer membentuk kelompok-kelompok milisi agar penduduk dapat melindungi desa mereka sendiri dari PDF, yang oleh militer dicap sebagai kelompok teroris.

“Jika memang ada kebutuhan, kami akan memberikan pelatihan terlebih dahulu. Selama pelatihan, mereka belajar menembak,” katanya.

“Tapi ini bukan hanya soal pelatihan bersenjata. Ada tugas dan tanggung jawab yang harus diemban. Ada aturan yang harus diikuti, seperti halnya seorang prajurit. Kami bekerja untuk perdamaian di masyarakat dengan cara yang sistematis.”

Dia tidak mengomentari tuduhan bahwa anggota Pyu Saw Htee dibayar oleh militer.

Membentuk kekuatan proksi

Setelah kudeta militer, milisi Pyu Saw Htee dibentuk di desa-desa yang dulunya mendukung militer dan proksi militer Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).

Para pengamat mengatakan Pyu Saw Htee bertindak sebagai kekuatan proksi bagi militer dan bertanggung jawab atas beberapa pelanggaran terburuk junta terhadap warga sipil, termasuk penjarahan dan pembakaran, penangkapan sewenang-wenang, penyiksaan, dan eksekusi.

RFA mendokumentasikan setidaknya 74 kematian warga sipil terkait dengan kelompok pro-militer seperti Pyu Saw Htee di Myanmar pada bulan Mei saja.

Juru bicara USDP Nanda Hla Myint mengatakan kepada RFA bahwa meskipun anggota partai tidak diperintahkan untuk mengangkat senjata melawan oposisi, pimpinan partai tidak akan menghentikan mereka untuk melakukannya.

Zaw Zaw, seorang penduduk kotapraja Pale Sagaing mengatakan bahwa meskipun tidak setiap anggota USDP adalah Pyu Saw Htee, unit Pyu Saw Htee sebagian besar terdiri dari anggota USDP.

“Beberapa dari mereka, kebanyakan garis keras, pergi ke pelatihan Pyu Saw Htee. Di beberapa desa, orang-orang yang dituduh sebagai 'Dalans' (pelapor militer) melarikan diri dan bergabung dengan mereka,” katanya.

“Orang-orang seperti ini telah terlibat dalam kampanye pemilu selama bertahun-tahun. Mereka sebenarnya bukan anggota USDP tetapi kebanyakan dari mereka sangat mendukung USDP.”

Min Zaw Oo, direktur eksekutif Institut Perdamaian dan Keamanan Myanmar (MIPS), mengatakan pembentukan kelompok bersenjata proksi seperti Pyu Saw Htee adalah strategi militer dengan sejarah panjang di negara itu.

“Sepertinya para pemimpin junta pada awalnya ragu-ragu, karena mereka tidak yakin apakah mereka bisa mempercayai penduduk desa untuk tidak melawan mereka ketika mereka diberi senjata,” katanya.

“Pada awalnya, tidak ada senjata, tetapi kemudian – terutama pada 2022 – lebih banyak kelompok bersenjata.”

Menurut laporan baru-baru ini oleh Institute for Strategic Studies (ISP Myanmar), setidaknya 5.646 orang tewas dalam bentrokan di seluruh negeri antara 1 Februari 2021 dan 10 Mei 2022.

Pasukan keamanan telah membunuh sedikitnya 1.905 warga sipil dan menangkap 14.018 lainnya dalam 16 bulan sejak kudeta, sebagian besar selama protes damai anti-junta, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik Thailand.