Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Pemprov DKI Raih Juara Pengendalian Banjir, PDIP Langsung Tak Terima, Jurinya Dibilang Tak Mengerti

Pemprov DKI Raih Juara Pengendalian Banjir, PDIP Langsung Tak Terima, Jurinya Dibilang Tak Mengerti Kredit Foto: Instagram/Gembong Warsono
Warta Ekonomi, Jakarta -

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengomentari soal Pemprov DKI Jakarta yang berhasil menjadi juara pertama di ajang internasional IDC Smart City Asia/Pacific Awards 2022 karena inovasi Flood Control System atau Sistem Pengendalian Banjir. Ia menilai ada permasalahan dalam sistem penilaian kompetisi itu.

Menurut Gembong, International Telecommunication Union (ITU), badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk teknologi komunikasi dan informasi yang mengadakan lomba ini tidak paham dengan kondisi di Jakarta. Faktanya, ibu kota masih saja kebanjiran sampai sekarang dengan sistem yang digunakan.

Baca Juga: Roy Suryo Unggah Foto Editan Patung Mirip Jokowi, Guntur Romli Tak Terima, Disebut Pelecehan

"Saya pernah bilang begini, jangan-jangan lembaga PBB tidak pernah tahu persoalan banjir Jakarta. Kalau tahu persoalan Jakarta, kan faktanya berbanding terbalik dengan penilaian tersebut," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Senin (13/6/2022).

Tak hanya itu, Gembong juga menilai penghargaan itu tidaklah penting. Sebab, masyarakat tidak juga ikut merasakannya dan masih saja harus menghadapi banjir setiap datang musim hujan.

"Faktanya rakyat Jakarta masih kebanjiran. Kalau deteksinya bagus, maka secara otomatis warga tidak akan kebanjiran, tetapi penilaian deteksinya bagus, tapi faktanya rakyat masih kebanjiran," ujar dia.

"Manfaat yang diterima, akibat penghargaan yang diberikan itu dirasakan oleh rakyat Jakarta atau tidak? Saya katakan, tidak ada guna bagi warga, walaupun Gubernur menerima penghargaan," sambungnya.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ditantang PKS, Disuruh Lakukan Ini

Ia pun menyamakan sistem yang meraih penghargaan ini dengan program naturalisasi dan normalisasi. Kedua kebijakan ini dinilainya bagus secara perencanaa, tapi akhirnya tidak berguna karena tidak dilaksanakan.

"Normalisasi atau naturalisasi idenya bagus, tetapi tidak dikerjakan dan tidak berdampak? Ya sama, penghargaan bagus, penilaiannya bagus, tapi faktanya tidak berdampak bagi masyarakat," imbuhnya.

Halaman:

Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Warta Ekonomi dengan Suara.com. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Suara.com.

Editor: Adrial Akbar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan