Wapres Minta BPJPH Optimalkan Sertifikasi Produk Halal

Tren ekonomi dan keuangan syariah global terus menunjukkan perkembangan yang signifikan. Besarnya pasar produk halal membuat Indonesia memiliki potensi besar di sektor tersebut. Laporan Ekonomi dan Keuangan Syariah Tahun 2021 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menyebutkan, pangsa sektor prioritas dalam mata rantai ekonomi halal terhadap PDB Indonesia meningkat menjadi 25,4% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 24,8%.

Untuk itu, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) diharapkan dapat mengoptimalkan sertifikasi produk halal. Selain memberikan perlindungan umat terhadap jaminan konsumsi produk halal, kewajiban sertifikasi halal juga akan memberikan nilai tambah dalam rantai pasok halal sehingga meningkatkan daya saing ekspor produk Indonesia, utamanya ke negara-negara OKI.

Baca Juga: Wapres: Pelaku Ekonomi dan Keuangan Syariah Indonesia Perkuat Kerja Sama Internasional Produk Halal

"Saya minta target 10 juta sertifikasi halal bagi UMK oleh BPJPH agar direalisasikan sehingga akan makin banyak produk Indonesia yang siap mengisi pasar halal global," tegas Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/6/2022).

Wapres mengungkapkan, penyelenggaraan Kongres Halal Internasional Tahun 2022 menjadi momentum makin menggaungkan sistem sertifikasi produk halal. "Kongres internasional ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkenalkan sistem sertifikasi halal dan logo halal Indonesia," tutur Wapres.

Untuk mendukung hal tersebut, Wapres menekankan, teknologi dan inovasi memainkan peranan yang signifikan sehingga diperlukan penguatan kerja sama di bidang riset dan inovasi, khususnya terkait pengembangan produk halal.

"Saya juga mengharapkan penguatan kerja sama di bidang riset dan inovasi, baik dalam pemeriksaan kehalalan produk maupun dalam menemukan substitusi produk halal lokal, khususnya yang menggunakan teknologi mutakhir," harap Wapres.

Sementara itu, seiring dengan melonggarnya pembatasan Covid-19, Wapres optimis pariwisata Indonesia akan makin meningkat dan objek wisata akan ramai kembali. "Saya optimis, sektor pariwisata halal akan kembali bergairah," ujarnya.

Wapres menjelaskan, dalam meningkatkan sektor pariwisata khususnya pariwisata halal, modal dan peluang yang sudah ada perlu diperkuat. "Indonesia harus mampu mengoptimalkan semua modal dan peluang yang ada untuk membangkitkan kembali sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal," jelasnya.

Di sisi lain, Wapres mengingatkan, sejalan dengan bangkitnya pariwisata Indonesia, masyarakat tetap harus waspada terhadap bahaya Covid-19 dan selalu menerapkan protokol kesehatan. "Kita harus tetap waspada agar jangan sampai badai Covid kembali terulang," pesan Wapres.

Wapres berharap Provinsi Bangka Belitung dapat menjadi contoh kawasan destinasi pariwisata dunia. "Saya harapkan Bangka Belitung menjadi salah satu percontohan destinasi pariwisata ramah muslim yang mendunia," pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Marsudi Syuhud mengungkapkan bahwa penyelenggaraan urusan halal di Indonesia dilakukan oleh tiga aktor utama, yaitu BPJPH, Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan Majelis Ulama Indonesia.

"Ketiganya mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda-beda, tetapi saling terhubung dalam ekosistem penyelenggaraan jaminan produk halal yang terintegrasi," sebut Marsudi.

Lebih lanjut, Marsudi mengatakan Kongres Halal Internasional Tahun 2022 dapat menjadi media penguatan sinergi dan kolaborasi antara lembaga yang menangani urusan produk halal di Indonesia.

"Melalui forum ini kami mendorong dan menekankan pentingnya peningkatan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar-tiga aktor ini," ujar Marsudi.