Jangan Dipaksakan, DPR Soal Program Prioritas Pembangunan IKN: Tolong Direncanakan dengan Bijak!

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas. Menyarankan pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru, di program prioritas Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2023. Tidak terkesan dipaksakan, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara.

"Bagaimana tentang pembangunan IKN, kami tidak 'apriori' dengan keputusan negara, membangun ibukota Nusantara ini. Tapi tolong direncanakan dengan bijak," ujar Ibas dalam rapat pembahasan RAPBN 2023 bersama tim ahli Kementerian Badan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (15/6/2022).

Baca Juga: Unggahan Stupa Borobudur Mirip Jokowi Picu Kontroversi, Roy Suryo Disebut Perlu Diproses Polisi!

Menurutnya, pembangunan IKN akan menyedot anggaran yang sangat besar, dan tentunya akan berdampak kepada program pemerataan pembangunan nasional yang juga bagian dari program prioritas Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sehingga jika kedua program prioritas itu dijalankan secara bersamaan dirinya khawatir, akan terjadi peningkatan terhadap hutang negara.

"Apakah diharuskan kita menyedot anggaran negara yang begitu besar untuk IKN saja? ketimbang kita harus melakukan distribusi pemerataan pembangunan di seluruh tanah air. Dan kalau kita harus memaksakan dua-duanya besar dan tinggi, berarti hutang negara kita juga tinggi, yang akhirnya beban hutang negara antar generasi pun menjadi lebih luas," terangnya.

Oleh karena itu, Ibas menyarankan agar  agar anggaran pembangunan IKN dapat dikaji ulang dengan menyesuaikan kemampuan keuangan negara.

"Tolong itu juga menjadi diskusi dan perencanaan negara disesuaikan dengan keuangan negara tentu nya, agar kita tidak ada yang dikalahkan dari kacamata program prioritas dan non prioritas tersebut," tegas ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.

Baca Juga: Wapres Ma'ruf Amin: Generasi Bangsa Harus Melek IPTEK

Selain itu dirinya juga turut menyoroti beberapa program prioritas lainnya, seperti foodested, kereta api cepat Bandung-Jakarta, serta distribusi program Kementerian Sosial (Kemensos).