Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jokowi Tak Sembarangan Angkat Zulhas Jadi Mendag, Ternyata Oh Ternyata, Dia Diam-diam Punya Tiga Hal Ini

Jokowi Tak Sembarangan Angkat Zulhas Jadi Mendag, Ternyata Oh Ternyata, Dia Diam-diam Punya Tiga Hal Ini Usai dilantik Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Perdagangan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan langsung menyambangi kantor barunya guna melakukan serah terima jabatan dengan mantan Menteri Perdaganag Muhammad Lutfi, Ravu (15/6/2022), sayang sertijab ini dilakukan tertutup. | Kredit Foto: Sufri Yuliardi
Warta Ekonomi, Jakarta -

Masuknya Zulkifli Hasan di Kabinet Indonesia Maju dan menempati posisi sebagai Menteri Perdagangan bakal direspons positif para pelaku usaha. Khususnya pelaku usaha sektor menengah dan bawah, karena dapat diyakini terpilihnya Zulhas menjadi penghadang mafia minyak goreng dan sawit.

“Pengalaman Zulhas sudah tidak perlu diragukan. Langkah tepat mendorong Zulhas sebagai menteri perdagangan,” tegas peneliti kebijakan publik IDP-LP, Riko Noviantoro kepada Populis.id pada Kamis (16/06/2022).

Ia memaparkan setidaknya ada tiga alasan layaknya Zulhas menjabat menteri perdagangan. Pertama, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu punya relasi luas dengan pelaku usaha. Baik kalangan usahawan nasional dan internasional hingga pelaku usaha menengah bawah.

Baca Juga: Ada yang Meragukan Kemampuan Zulhas dan Hadi Jadi Menteri

Relasi ini menurut Riko menjadikan eks Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ini mampu membaca berbagai perubahan pasar secar lebih cepat.

Alasan kedua, lanjut Riko, Zulhas memiliki pengalmaan birokrasi yang memadai. Menurutnya, tidak dipungkiri bahwa Zulkifli Hasan pernah pula mendapat kepercayaan sebagai menteri pada pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pengalaman birokrasi ini penting untuk lebih mudah beradaptasi dengan situasi birokrasi di Kementerian Perdagangan.

“Seperti kita ketahui kasus Migor itu ternyata ada keterlibatan pejabat Kementerian Perdagangan. Ini bukti birokrasi punya andil besar dalam menentukan kondisi ekonomi nasional. Maka Zulhas diyakini mampu membaca situasi internalnya,” pungkasnya.

Sedangkan alasan ketiga adalah memiliki jejaring di orgaisasi partai politik. Sebagai tokoh partai politik, Riko berpendapat Zulhas dapat mengarahkan dan menggerakan partai politiknya untuk ikut mengawal semua kebijakan perdagangan. Sekaligus menjadi evaluator kebijakan.

“Semua potensi itu ada pada Zulhas yang strategis untuk mendorong iklim perdagangan dalam negeri lebih baik. Pastinya mafia migor dan sawit tak berkutik,” pungkas Riko Noviantoro.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Rosmayanti

Bagikan Artikel: