Komitmen Kemenkeu Bersama Kejagung untuk Terus Jalin Kerja Sama dengan Erat

"Dan hari ini dilakukan adendum-nya, jadi sudah pasti ada tambahan," terangnya.

Hal ini untuk mencakup hal-hal yang sebelumnya belum masuk di dalam perjanjian kerja awal, sehingga ini diharapkan akan memberikan cakupan yang makin sesuai dengan kebutuhan dari DJP maupun JAMPIDSUS.

Baca Juga: Cak Imin Lirik Sri Mulyani Jadi Cawapres, Alasannya Bikin Tercengang

Di dalam perjanjian kerja sama antara DJP dengan JAMPIDSUS, yang pertama untuk menambah ruang lingkup menyangkut laporan pengaduan masyarakat. Kedua, adanya penyesuaian pasal terkait koordinasi di dalam rangka penanganan perkara tindak pidana perpajakan dan tindak pidana pencucian uang.

"Kita juga menambahkan dasar hukum di dalam PKS ini, sehubungan dengan telah diundangkannya undang-undang baru dari Jaksa Agung yaitu undang-undang Nomor 7 Tahun 2021, mengenai harmonisasi peraturan perpajakan. Sehingga memang tepat untuk kita melakukan adendum pada saat ini," ujar Sri Mulyani.

Seluruh data dan tentu saja informasi yang akan diperoleh, dan digunakan dalam pelaksanaan kerja sama ini merupakan data dan informasi yang sifatnya adalah rahasia. Kecuali jika dalam hal ini Kemenkeu dan Kejagung bersama-sama sepakat untuk mempublikasikannya. Namun, tetap di dalam koridor rambu-rambu hukum yang ada.

Sementara itu untuk Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bea dan Cukai dengan JAMINTEL dan JAMPIDSUS adalah turunan dari nota kesepahaman antara Kemenkeu dengan Kejagung yang sebetulnya sudah ditandatangani sejak tanggal 2 September 2020 yang lalu. Perjanjian kerja sama ini memiliki tujuan sebagai pedoman untuk melaksanakan kerja sama dan koordinasi antara kedua belah pihak dalam segi pertukaran data dan informasi, penelusuran aset dari para tersangka tindak pidana kepabeanan dan cukai, serta juga untuk kegiatan atau operasi intelijen secara bersama-sama.

"Kita juga berharap koordinasi akan semakin dieratkan untuk pencegahan tindak pidana dan koordinasi di bidang penyidikan, dan koordinasi penanganan untuk penyelesaian barang bukti dan pengembangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia kita. Kita berharap tentu dengan PKS ini, jembatan antara pimpinan paling atas hingga kepada seluruh jajaran di lapangan akan semakin erat, bisa dibangun antara Kementerian Keuangan dengan Kejaksaan Agung. Dan tentu dua Direktorat Jenderal ini adalah sebagian dari keluarga besar dari Kemenkeu," terang Sri Mulyani.

Baca Juga: Ajak Masyarakat DKI Taat Pajak, Anies: Pembayaran Pajak Hakikatnya Wujud Gotong Royong

Ia berharap agar apa yang dilakukan pada hari ini memberikan kebaikan bagi Indonesia, dan makin mempermudah, serta memperlancar tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kemenkeu baik yang di kantor pusat maupun yang berada di lapangan.