Babak Baru Kasus Tambang Ilegal di Bukit Soeharto, 3 Pelaku Siap Disidangkan

Kasus tambang batubara ilegal di Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto memasuki babak baru. Tiga tersangka diketahui segera disidangkan.

Penyidik Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan menyerahkan tersangka pelaku tambang batubara ilegal Tahura Bukit Soeharto kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur setelah berkas dinyatakan lengkap pada hari Jumat (17/6/2022).

Baca Juga: IPW Minta Kapolri Turun Tangan Atasi Persoalan Mafia Tambang di Sumsel

Penyerahan tersangka merupakan tindak lanjut hasil operasi penindakan tambang ilegal di Tahura Bukit Soeharto pada Minggu (21/3/2022).

Dalam operasi tersebut, Gakkum LHK mengamankan 11 orang pelaku, yaitu M (60), ES (38), ES (34), AS (27), H (42), J (52), MS (42), Y (50), R (56), AJ (44) dan IS (35). Selain pelaku, tim juga mengamankan sejumlah barang bukti diantaranya 2 (dua) unit alat berat (excavator).

Baca Juga: Kembali Berkeliaran, Empat Kapal Penangkap Ikan Ilegal Dibekuk

Setelah melaksanakan serangkaian pemeriksaan, 3 dari 11 orang tersebut ditetapkan sebagai tersangka, yaitu M (60) yang tinggal di Balikpapan selaku penanggung jawab lapangan, ES (38) yang tinggal di Tenggarong selaku operator alat berat Excavator, dan ES (34) yang tinggal di Tenggarong selaku Operator. 

Kepala Balai Gakkum LHK Wilayah Kalimantan Eduward Hutapea mengatakan secara konsisten mengupayakan penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat melalui penanganan beberapa penanganan perkara yang telah dilaksanakan dan sedang berjalan saat ini. 

"Untuk itu diperlukan kerja sama dan dukungan semua pihak, utamanya masyarakat dan pemangku kawasan, dalam upaya memberantas kegiatan-kegiatan yang merugikan semua pihak," jelasnya. 

Penyidik Gakkum LHK Wilayah Kalimantan menerapkan Pasal 89 ayat (1) huruf b dan/atau a Jo Pasal 17 ayat (1) huruf a dan/atau b Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 37 angka 5 UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimum 15 tahun dan denda Rp10 miliar. 

Baca Juga: Hari Lingkungan Hidup Sedunia, KLHK Ajak Masyarakat Kolaborasi Jaga Kelestarian Lingkungan

Pada kesempatan lain, Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Rasio Sani mengatakan Gakkum LHK akan tetap terus menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain baik pemodal maupun penadah hasil tambang ilegal mengingat aktivitas tersebut telah merusak lingkungan hidup dan kawasan hutan, mengancam kehidupan masyarakat, dan merugikan negara. 

"Saya telah instruksikan kepada pelaksana teknis dan penyidik di lapangan agar menerapkan hukum secara tegas, mencari seluruh jaringan pelaku atau pemodal kejahatan tambang, dan menerapkan hukum yang seberat-beratnya agar memberikan efek jera bagi pelaku lain," kata Rasio. 

Baca Juga: Perusahaan Tambang Batu Bara Terjun ke Bisnis Budidaya Udang: Kami Mampu Hadapi Tantangan!

Untuk mengamankan lingkungan hidup dan kawasan hutan di Indonesia, saat ini KLHK telah melakukan 1.804 operasi pengamanan lingkungan hidup dan kawasan hutan di Indonesia, 682 di antaranya operasi pemulihan kawasan hutan. KLHK juga telah membawa 1.210 kasus ke pengadilan, baik terkait pelaku kejahatan korporasi maupun perorangan.