Soroti Soal Khilafatul Muslimin, MUI Singgung Soal Kekecewaan Rakyat, Bisa Reformasi Jilid Dua!

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas heran mengapa elit negara termasuk penegak hukum begitu terlarut dengan masalah kelompok Khilafatul Muslimin. Menurutnya, jika memang kelompok tersebut jelas ingin mengganti Pancasila dan UUD 1945 maka harus ditindak. 

Namun di sisi lain, Anwar mengingatkan adanya pihak yang jelas-jelas punya sikap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 bebas melalang buana. Yang dimaksud adalah pihak yang berpaham liberalisme dan kapitalisme.

Baca Juga: Meme Stupa Borobudur Dinilai Lecehkan Umat Buddha, Roy Suryo Tak Bisa Tidur Tenang, Dipolisikan!

"Hal ini tentu saja membuat kita prihatin karena kita tentu saja tidak mau jika negeri ini diurus dengan cara-cara seperti itu, karena hal demikian jelas memberi kesan bahwa para pemimpin di negeri ini  tampak lebih kental islamophobianya dari pada  liberalismephobianya," ujarnya kepada Populis.id pada Senin (20/06/2022).

"Pertanyaannya apakah mereka (pemimpin dan penguasa.red) tidak tahu bahwa faham liberalisme Kapitalisme itu adalah sangat berbahaya dan sangat bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945?," sambung Anwar.

Di samping itu, ia mengatakan praktek korupsi dan kolusi serta nepotisme (KKN) yang sudah menggurita di negeri ini  akan sangat membahayakan dan mengancam masa depan bangsa ini. Belum lagi perilaku dari sebagian para pengusaha besar atau para pemilik kapital  di negeri ini yang dengan mudahnya merampok dan merampas tanah rakyat. 

"Ini adalah ancaman terhadap masalah  persatuan dan kesatuan serta kemanusiaan dan kesejahteraan dari rakyat di negeri ini," terangnya.

Baca Juga: PSI Jelas Gak Mau Dukung Anies Baswedan, Ruhut Sitompul: Dicoel Sedikit Saja Kebakaran Jenggot!

Selain itu, pria berdarah Minang ini menekankan sekarang tingkat kekecewaan dari masyarakat luas terhadap tingkah laku sebagian para pemimpin dan peguasa serta oligarki sudah sangat tinggi. Ia khawatir, dengan kondisi demikian akan bisa mendorong bagi terjadinya  reformasi jilid dua.