KemenKopUKM: Penyusunan Draf RUU Perkoperasian Ditargetkan Rampung Oktober 2022

Warta Ekonomi, Jakarta -

Deputi Bidang Perkoperasian Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) Ahmad Zabadi mengatakan penyusunan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian dan penyempurnaannya ditargetkan rampung Oktober 2022. Hal ini merupakan upaya pemerintah guna RUU tersebut dapat segera dibahas DPR pada tahun 2023 mendatang.

"Oktober 2022 paling tidak kami targetkan selesai dan RUU Perkoperasian ke DPR, sehingga tahun depan bisa dibahas di DPR," kata Deputi Bidang Perkoperasian KemenKopUKM Ahmad Zabadi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (21/6/2022).

Baca Juga: Kemenkop-UKM: Pendataan Program UMKM Masih Jadi Kendala

Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Zabadi berterima kasih atas dukungan sejumlah anggota DPR terkait RUU Perkoperasian hingga saat ini KemenKopUKM masih terus dalam upaya mempercepat agar naskah RUU terselesaikan.

Ia menjelaskan, draf RUU yang saat ini tengah disusun KemenKopUKM ini merupakan pengganti dari UU Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Oleh karena itu, saat ini UU Perkoperasian lama yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dinyatakan masih tetap berlaku untuk sementara waktu, sampai dengan ditetapkan undang-undang yang baru. Namun seiring perkembangan zaman UU tersebut memang memerlukan penyempurnaan agar tetap relevan bagi upaya pemberdayaan koperasi.

Baca Juga: Terima Penghargaan, KemenKopUKM Masuk Kategori Terbaik dalam Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR Nyoman Parta mengatakan, kehadiran RUU Perkoperasian yang baru akan menjadi instrumen perlindungan bagi koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) dari segala kendala maupun ancaman yang datang.

"Kita ingin ada legacy tentang UU Perkoperasian ini. Sehingga menjadi bukti bahwa negara hadir bagi KUMKM lewat Undang-Undang," kata Nyoman Parta.

Anggota DPR dari Fraksi PDIP ini berharap agar penyusunan terbaru draf RUU Perkoperasian di KemenKopUKM ini segera rampung agar segera dibahas di DPR.

"Diharapkan justru tahun ini sudah masuk [pembahasan di DPR]. Kalau tidak bisa masuk prolegnas ya minimal tahun 2023 harus selesai ketok palu," harap Nyoman.

Baca Juga: Perkuat Pendanaan Startup, Kemenkop-UKM Gelar Matchmaking Entrepreneur Financial Fiesta

Ia melanjutkan, di tengah tantangan ekonomi global yang tinggi, perlindungan terhadap KUMKM juga harus terus diperkuat meskipun tidak mudah mengatur persoalan kelembagaan koperasi, mulai dari hal kecil hingga carut-marut yang ada di dalamnya.

"Kemampuan mereka [KUMK] dalam menyangga, bahkan melindungi dan menjadi tulang punggung dari kemajuan ekonomi di akar rumput harus diberi keberpihakan," katanya.

Baca Juga: Tanggulangi Dampak PMK, Kemenkop UKM Pertemukan Koperasi Peternak Susu dan Industri Pengolah Susu

Hadirnya RUU Perkoperasian menjadi penting untuk mengambil ceruk ruang perekonomian dan menegaskan tidak mengecilkan yang besar, tetapi juga mempercepat yang kecil menjadi besar. Pasalnya, KemenkopUKM merupakan kementerian yang mewakili persentase terbesar dari kegiatan ekonomi bangsa ini, bahkan serapan dari tenaga kerja yang besar, harus mendapatkan prioritas anggaran juga yang besar.

"Kalau bicara data, UMKM paling nyata sebagai pengentas pengangguran dan kemiskinan. Di mana 99% lapangan kerja berasal dari UMKM, tetapi pendanaannya marginal. Jadi ke depan harus diberikan dana maksimal kepada pengelolaan Koperasi dan UMKM," kata Nyoman.