Kemenkop-UKM: Pendataan Program UMKM Masih Jadi Kendala

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop-UKM) Teten Masduki menyatakan, pihaknya masih kesulitan dalam menyusun program dalam melakukan pendataan lengkap terkait program UMKM. Menurutnya, selama ini pihaknya masih kesulitan menyusun program yang lebih presisi lantaran belum memiliki data yang kuat.

Di mana, kementerian hanya melihat data statistik UMKM yang sekarang. Kembali kata Teten, perlunya dilakukan sinergitas.

Baca Juga: Menkop-UKM Gandeng Berbagai Pihak Wujudkan Program Prioritas KUMKM

"Jika kita tidak punya data yang lebih lengkap, kita tidak tahu data yang dibutuhkan UMKM. Karena itu, pendataan lengkap menjadi prioritas supaya bisa menyusun perencanaan program evaluasi yang lebih presisi dalam menjawab kebutuhan UMKM agar mereka bisa naik kelas meningkatkan produktivitas dan kualitas UMKM bersaing di masa depan," katanya dalam keterangan tertulisnya, Senin (20/6/2022).

Menkop-UKM menjelaskan, terkait mengimplementasi program major project, produk unggulan di satu daerah yang memiliki potensi permintaan pasar yang besar, tetapi supply chain-nya masih kurang agar dapat dimaksimalkan.

"Kita jemput bola, tidak bisa kita diam saja, pasif. Pendekatan kita berubah menjadi lebih proaktif. Terutama bagi UMKM yang memiliki keunggulan domestik untuk kita perbaiki, membangun ekosistem dan rantai pasoknya agar UMKM kita fokus. Kita fokus menggarap produk UMKM yang punya potensi besar," kata Menteri Teten.

Sementara, untuk pengembangan kewirausahaan nasional, target menyiapkan diri menjadi negara maju minimal harus mencapai 4%. Namun, saat ini kewirausahaan Indonesia baru mencapai 3,18%. "Ini sudah bertahun-tahun, kritik bahwa program UKM belum cukup relevan, efektif untuk melahirkan atau mencetak wirausaha mapan," ujarnya.

Sampai tahun 2024, Kemenkop-UKM menargetkan 1 juta wirausaha mapan. Untuk itu, Pemda juga harus punya target agar target tersebut bisa dikembangkan untuk naik kelas. Inisiatif terutama kalangan anak muda dan kampus yang memperoleh pendidikan tinggi, perlu menyiapkan wirausaha muda untuk masa depan baik di pasar dalam negeri dan global.

"Ini juga yang perlu kita kaitkan dengan redesign PLUT, betul-betul menjadi rumah bersama UMKM. Bukan hanya sebagai konsultasi saja. PLUT menjadi bagian melahirkan/mencetak wirausaha mapan baru, maupun digitalisasi UMKM hingga 30 juta UMKM, yang saat ini baru 19 juta," kata Teten.

Kemudian, program Pengentasan Kemiskinan yang saat ini mencapai 4%. Berbeda dengan Kemensos, Kemenkop-UKM lebih menekankan ke pemberdayaan ekonomi. Koperasi modern menjadi bagian yang dituntaskan, modern bukan hanya model bisnisnya, tapi juga manajemennya.

"Banyak koperasi jadul, mindset-nya masih lemah. Saya kira perlu reforma, bagaimana transformasi koperasi dengan mengadopsi teknologi digital. Kita juga punya masalah besar Koperasi Simpan Pinjam (KSP)," kata Menteri Teten.

Saat ini, Kemenkop-UKM sedang menangani 8 KSP bermasalah dengan total kerugian mencapai Rp26 triliun. Kementerian telah membentuk satgas, memastikan 8 koperasi bermasalah menjalankan putusan PKPU.

"Terus terang jika ini tidak diatasi, bisa menjadi bom waktu di kemudian hari. Sebagaimana yang telah dilakukan Bareskrim dan PPATK, semoga ini berjalan baik. Namun, kita mesti memperbaiki sektor pengawasan agar lebih baik sehingga kami melihat perlunya meninggalkan legacy perbaikan koperasi ke depan yang perlu diprioritaskan, yakni lewat Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian," katanya.