Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Sport & Lifestyle
Kabar Sawit
Video
Indeks
About Us
Social Media

Jelang Akhir Masa Jabatan, Peringatan Kenneth PDIP ke Anies Baswedan: Pekerjaan Rumah Masih Segudang

Jelang Akhir Masa Jabatan, Peringatan Kenneth PDIP ke Anies Baswedan: Pekerjaan Rumah Masih Segudang Kredit Foto: Instagram/Hardiyanto Kenneth
Warta Ekonomi, Jakarta -

Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menganggap momen Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta yang jatuh pada 22 Juni kemarin sebagai peringatan bagi Gubernur Anies Baswedan. Pasalnya masih banyak pekerjaan rumah bagi Anies di sisa masa jabatannya.

HUT DKI Jakarta kemarin merupakan perayaan terakhir di masa Anies menjabat sebagai Gubernur sebab ia bakal lengser pada Oktober 2022 mendatang.

Baca Juga: Haters Anies Baswedan Bakal Kelonjotan, Dikritik Terus, Ajang Formula E Ternyata Punya Dampak Besar!

"Jika bicara pekerjaan rumah, masih segudang yang harus diselesaikan Pak Anies dan Pak Riza. Tetapi yang sangat penting adalah membangun kepercayaan warga Jakarta," ujar Kenneth kepada wartawan, Kamis (23/6/2022).

Kenneth pun membeberkan beberapa pekerjaan Pemprov DKI Jakarta yang saat ini tak pernah kunjung selesai. Misalnya, angka kemiskinan yang kembali meningkat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa angka kemiskinan tertinggi dalam satu dekade terakhir dan nyaris menyamai angka kemiskinan DKI Jakarta 20 tahun lalu, yakni 4,96 persen.

Angka kemiskinan di Jakarta kembali meningkat pada 2021 yakni menjadi 501.920 orang atau 4,72 persen dari total penduduk Jakarta.

Baca Juga: Masa Jabatannya Sebentar Lagi Bakal Berakhir, Anies Baswedan Berjanji: Selama Jakarta Ada, Maka...

"Artinya angka kemiskinan di Jakarta tak pernah menurun ditambah lagi dengan kejadian pandemi Covid-19 selama dua tahun kemarin," kata Kenneth.

Memang, kata Kenneth, pandemi Covid-19 menjadi salah satu faktor dominan yang sangat realistis dan logis, dalam kasus bertambahnya warga miskin di Jakarta. Program-program Pemprov DKI Jakarta dalam bantuan yang bersifat tunai, baik untuk penguatan Usaha Kecil dan Menengah (UKM), mengatasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dianggap tidak tepat sasaran.

"Dengan adanya program bantuan penguatan ekonomi kepada warga Jakarta, tingkat kemiskinan dan kondisi ekonomi masyarakat akan tetap terbantu. Tapi pada kenyataannya di lapangan bantuan tersebut tidak tepat sasaran," ucapnya.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.

Editor: Ayu Almas

Bagikan Artikel: