Karena itu, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat agar pemekaran dilakukan sesuai wilayah adat, pemerintah mengusulkan Kabupaten Pegunungan Bintang masuk ke dalam wilayah DOB Papua Pegunungan, yang merupakan wilayah adat Lepago.
"Prinsipnya kami pemerintah bersama DPR RI, DPD RI akan berusaha sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat Papua, aspirasi gubernur dan pemerintah daerah Provinsi Papua, aspirasi DPR Papua maupun Majelis Rakyat Papua," terang Bahtiar.
Baca Juga: Usung Tema Keberagaman dan Inklusi, Forum Y20 Resmi Membuka Pra-KTT Ke-4 di Papua
Usai rapat bersama pemerintah, RDP kemudian dilanjutkan bersama unsur Pemerintah Provinsi Papua. Dalam kesempatan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Papua yang hadir mewakili Gubernur Papua kembali menyatakan dukungannya terhadap pemekaran di Papua. Dia menekankan agar pemekaran tersebut dilakukan berdasarkan wilayah adat.
Senada dengan Sekda, Asisten 2 Provinsi Papua berharap DOB dapat menjadi solusi untuk mempersempit kesenjangan dan mempercepat pembangunan di Papua. Pasalnya, kata dia, hambatan utama percepatan pembangunan di Papua adalah diferensiasi tiap daerah yang begitu tajam.
Baca Juga: Temui Mendagri Tito, Gubernur Papua Lukas Enembe Dukung Pemekaran Papua
Berdasarkan data yang dikantonginya, dari beberapa indikator menunjukkan pembangunan di pesisir lebih baik dibanding wilayah pegunungan.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Ayu Rachmaningtyas Tuti Dewanto
Editor: Ayu Almas
Tag Terkait: