Menu
News
EkBis
New Economy
Kabar Finansial
Global Connections
Sport & Lifestyle
Video
Indeks
About Us
Social Media

Beri Apresiasi kepada KLHK, Menkeu Sri Mulyani: Biaya Kecil Tapi Hasil Memuaskan

Beri Apresiasi kepada KLHK, Menkeu Sri Mulyani: Biaya Kecil Tapi Hasil Memuaskan Kredit Foto: Kemenkeu
Warta Ekonomi, Jakarta -

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa kebutuhan biaya untuk mitigasi perubahan iklim dalam upaya mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) melalui sektor kehutanan ialah sebesar Rp77,82 triliun. Namun, Sri Mulyani juga mengungkapkan, angka tersebut masih lebih kecil jika dibandingkan dengan kontribusinya dalam menurunkan CO2.

Estimasi sebesar Rp77,82 triliun tersebut berdasarkan Second Biennial Update Report (BUR) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) pada tahun 2018.

Baca Juga: Kuliti Boroknya Muhaimin Iskandar, Yenny Wahid Beberkan Sejarah Soal Gus Dur dan PKB, Mengejutkan!

"Biaya untuk sektor kehutanan kecil tapi kontribusi terhadap penurunan CO2 paling besar," ujar Menkeu Sri Mulyani saat menyampaikan pemaparannya dalam Kongres Kehutanan Indonesia VII, digelar secara hybrid, di Jakarta, Selasa (28/6/2022).

Sri Mulyani mengatakan bahwa saat ini Pemerintah telah meratifikasi Paris Agreement yang di dalamnya terdapat komitmen NDC pada tahun 2016 yaitu Indonesia menargetkan penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen pada tahun 2030 dengan kemampuan sendiri. Penurunan emisi gas rumah kaca ini akan dilakukan melalui berbagai sektor seperti kehutanan, energi dan transportasi, Industrial Process and Product Use (IPPU), limbah dan pertanian.

Estimasi pendanaan untuk penurunan target NDC 2030 dibagi menjadi tiga kajian, yakni Second BUR 2018 sebesar Rp3.461,3 triliun, Roadmap NDC Mitigasi 2021 Rp3.779,63 triliun, dan Third BUR 2021 Rp4.002,44 triliun. Perbedaan estimasi kebutuhan pendanaan itu disebabkan oleh adanya tambahan kegiatan mitigasi, kalibrasi metode estimasi, dan perbedaan horizon waktu.

Lebih rinci, estimasi berdasarkan second BUR 2018 sebesar Rp3.461,31 triliun. Terdiri dari sektor kehutanan dan lahan Rp77,82 triliun, energi dan transportasi Rp3.307,2 triliun, IPPU Rp40,77 triliun, limbah Rp30,34 triliun, serta pertanian Rp5,18 triliun.

Sementara itu, Estimasi kebutuhan berdasarkan Roadmap NDC Mitigasi 2020 sebesar Rp3.779,63 triliun. Terdiri dari kehutanan dan lahan Rp93,28 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun, IPPU Rp0,92 triliun, limbah Rp181,4 triliun, dan pertanian Rp4,04 triliun.

Sedangkan untuk proyeksi kebutuhan berdasarkan Third BUR 2021 yaitu sebesar Rp4.002,44 triliun. Terdiri atas kehutanan dan lahan Rp309,01 triliun, energi dan transportasi Rp3.500 triliun, IPPU Rp0,93 triliun, limbah Rp185,27 triliun, dan pertanian Rp7,23 triliun.

"Kebutuhan biaya mitigasi perubahan iklim melalui sektor kehutanan dan lahan tergolong kecil, namun memiliki kontribusi paling besar terhadap penurunan emisi yaitu mencapai 497 MTon CO2e dibandingkan dengan sektor lainnya," kata Sri Mulyani.

Baca Juga: Makin Keras Kritik Ketum PKB, Yenny Wahid Suarakan Keresahan Akar Rumput NU, Ungkit Borok Cak Imin!

"Kalau gitu hutan saja deh, tidak usah ada energi, ya itu juga tidak bisa, karena you can't live without energy. jadi memang strategi dari sisi pendanaan itu bagaimana kita mewujudkan negara maju, tapi kita tahu konsekuensi biayanya berbeda-beda," imbuh Sri Mulyani.

Penulis: Martyasari Rizky
Editor: Aldi Ginastiar

Bagikan Artikel:

Video Pilihan